Gegara Pemerintahan Shutdown, para Personel Militer AS Gigit Jari Belum Digaji
POROS PERLAWANAN – Ketua DPR AS Mike Johnson memperingatkan pada Selasa 7 Oktober bahwa personel militer aktif tidak akan menerima gaji mereka pada 15 Oktober, kecuali jika Kongres mengesahkan RUU anggaran Pemerintah pada 13 Oktober untuk mengakhiri penutupan pemerintah yang sedang berlangsung.
“Pembayaran gaji untuk tentara kita akan tertunda hingga 15 Oktober jika mereka [Demokrat] tidak datang besok dan mengadakan voting untuk membuka kembali pemerintahan,” kata Johnson kepada wartawan, al-Mayadeen memberitakan.
“Anda harus menyelesaikan hal ini hingga 13 Oktober agar pembayaran tersebut dapat diproses,” imbuhnya.
Pemerintah AS kini telah ditutup selama tujuh hari, akibat deadlock antara Demokrat dan Republik mengenai Rancangan Undang-undang pendanaan sementara. Kebuntuan ini telah membuat 1,3 juta tentara aktif dan 50.000 anggota Angkatan Laut gigit jari lantaran belum digaji.
Selain itu, lebih dari 13.000 pengawas lalu lintas udara menghadapi gangguan, sehingga mengancam operasi penerbangan. Bantuan pangan untuk keluarga berpenghasilan rendah juga telah dihentikan. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan bahwa sekitar 750.000 pekerja federal mungkin akan dirumahkan setiap hari, menghabiskan $400 juta per hari bagi Pemerintah AS.
Dalam sebuah briefing terpisah, Johnson mengatakan bahwa ia yakin pegawai federal yang dirumahkan selama penutupan Pemerintah akan menerima gaji kembali.
“Saya belum melihat memo tersebut secara spesifik. Asumsi saya adalah pegawai yang dirumahkan akan menerima gaji kembali,” katanya.
Pernyataan ini menanggapi laporan Bloomberg yang mengutip memo Gedung Putih, yang menyarankan bahwa pegawai federal mungkin tidak akan menerima kompensasi jika penutupan Pemerintah berlanjut. Demokrat berpendapat bahwa ini akan melanggar undang-undang federal.
Penutupan Pemerintah ini disebabkan oleh kegagalan untuk mengesahkan anggaran sementara sebelum batas waktu tahun fiskal. Pemerintahan Trump dan pimpinan Partai Republik menuduh Demokrat menggunakan batas waktu tersebut sebagai alat politik, terutama terkait dengan pendanaan layanan kesehatan untuk migran ilegal.
Johnson juga menuduh Demokrat di Senat memainkan permainan politik yang merugikan rakyat Amerika biasa.
