Perlawanan Tidak Dinegosiasikan: Hamas Tolak Rencana Damai Bertangan Kosong
POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayaderen, dalam sebuah pernyataan yang menggema dari jantung Perlawanan Palestina, pejabat senior Hamas, Mohammad Nazzal menegaskan bahwa pelucutan senjata bukanlah pilihan selama tanah Palestina masih berada dalam cengkeraman penjajahan Zionis. Seruan internasional untuk melucuti kekuatan militer Perlawanan, menurutnya, adalah bentuk penyerahan yang tidak akan pernah diterima oleh rakyat yang memilih jalan kehormatan.
“Pertanyaan tentang senjata Perlawanan tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa pendudukan masih berlangsung,” tegas Nazzal dalam wawancara dengan RIA Novosti. “Ketika penjajahan berakhir, senjata tidak lagi diperlukan. Akan tetapi, selama musuh masih menginjakkan kaki di tanah kami, senjata adalah hak dan kewajiban.”
Pernyataan Nazzal hadir di tengah tekanan internasional yang semakin meningkat, termasuk wacana dari Barat yang ingin menjadikan Gaza sebagai wilayah di bawah perwalian asing atau dikendalikan oleh utusan internasional. Dalam hal ini, Hamas dengan tegas menolak segala bentuk penjajahan modern berkedok pengawasan asing.
“Kami tidak akan pernah menerima Gaza dikembalikan ke sistem kolonial dengan Komisaris Tinggi yang ditunjuk asing. Rakyat Palestina punya kemampuan memerintah diri mereka sendiri, tanpa intervensi siapa pun,” tegas Nazzal.
Penolakan ini muncul setelah beredarnya laporan bahwa tokoh-tokoh seperti mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair tengah dipertimbangkan untuk mengelola Gaza pasca-perang, sebuah ide yang dikecam keras oleh Hamas sebagai penghinaan terhadap kedaulatan rakyat Palestina dan hasil pengorbanan panjang Perlawanan.
Dalam sebuah pernyataan terpisah, pejabat Hamas menolak rencana damai yang didorong oleh Washington, yang menyaratkan pelucutan senjata sebagai bagian dari fase kedua gencatan senjata. Ia menyebut gagasan tersebut “tidak mungkin dibicarakan, apalagi dinegosiasikan”.
“Usulan untuk menyerahkan senjata adalah lelucon beracun. Itu berarti meminta kami menyembelih diri sendiri di hadapan penjajah,” katanya.
Sementara itu, gencatan senjata sementara yang berlaku di Gaza membawa gelombang kepulangan massal. Menurut Juru Bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmud Bassal, lebih dari 500.000 warga telah kembali ke Kota Gaza sejak hari pertama jeda pertempuran. Namun, kepulangan ini tidak lepas dari bayang-bayang duka.
Upaya penyelamatan masih terus berlangsung, dan jumlah syuhada terus bertambah. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir saja, rumah sakit menerima 151 jenazah, termasuk 116 yang ditemukan dari bawah reruntuhan. Di samping itu, 72 warga lainnya dilaporkan terluka.
Hingga 11 Oktober 2025, total korban syahid akibat agresi Israel telah mencapai 67.682 jiwa, dengan lebih dari 170.000 orang luka-luka sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Mereka adalah saksi bisu atas kebiadaban pendudukan dan bukti tak terbantahkan bahwa senjata Perlawanan adalah harga mahal yang harus dibayar untuk kehormatan dan kemerdekaan. Dalam kondisi seperti ini, seruan untuk melucuti senjata bukanlah panggilan damai, melainkan bentuk lain dari penjajahan.
