Gencatan di Atas Bara: Ketika Perdamaian Gaza Lebih Rumit dari Perangnya

POROS PERLAWANAN — Ketika berita tentang tercapainya kesepakatan awal antara Israel dan Hamas merebak, banyak yang berharap perang dua tahun di Gaza akan berakhir. Lebih dari 67.000 warga Palestina telah tewas, dan dunia tampak menahan napas menanti tanda-tanda peredaan.

Namun, sebagaimana dikupas oleh Foreign Policy, dikutip oleh Mehrnews Agency pada Minggu 12 Oktober, gencatan itu bukanlah penutup bab, melainkan bab baru dari permainan kekuasaan yang sama berbahayanya dengan perang.

Di balik narasi diplomasi dan “rencana perdamaian” yang digadang oleh Presiden AS, Donald Trump, tersembunyi struktur kepentingan yang saling menegasikan.

Setiap pihak ingin damai, tapi hanya versi damai di mana mereka menang.

Hamas: Antara Bertahan dan Hilang

Bagi Hamas, pelucutan senjata bukan negosiasi, melainkan ultimatum. Senjata adalah jantung organisasi, bukan semata alat tempur, senjata adalah simbol perlawanan, sumber legitimasi, dan jaminan keamanan di tengah blokade berkepanjangan.

Rencana AS menawarkan “amnesti bersyarat” bagi pejuang Hamas yang bersedia meletakkan senjata. Namun tanpa jaminan keamanan dan tanpa kepercayaan kepada Israel, tawaran itu terdengar seperti undangan menuju pembantaian politik.

Hamas memahami bahwa “meletakkan senjata” dalam konteks ini berarti menyerahkan satu-satunya bahasa yang pernah membuat dunia mendengarnya.

Satu-satunya ruang negosiasi yang mungkin adalah penyerahan sebagian, bukan total. Namun bagi Israel, kompromi semacam itu hanyalah bentuk penundaan ancaman. Jadi, ketika dua pihak yang sama-sama curiga bernegosiasi tanpa landasan kepercayaan, maka gencatan pun berubah jadi sandiwara bersenjata.

Israel: Menang di Luar, Terjebak di Dalam

Di Tel Aviv, Benyamin Netanyahu menghadapi dilema yang jauh lebih kompleks lagi, “perang atau damai”. Netantahu ingin mengakhiri konflik dengan posisi dominan, namun juga tak bisa menyinggung kepentingan sayap kanan dalam koalisinya.

Netanyahu menolak penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, menolak pengakuan Hamas, dan menolak peran politik bagi Otoritas Palestina. Namun mitra koalisinya, seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir pergi lebih jauh. Mereka mengancam akan menjatuhkan rezim jika gencatan diberlakukan.

Hasilnya, Netanyahu terjepit di dua medan perang: satu di Gaza, satu lagi di Knesset. Ia bisa memenangkan yang pertama, dan tetap kalah di yang kedua.

Perdamaian, bagi Netanyahu, bukan kemenangan moral, melainkan risiko politik yang bisa mengguncang kursi kekuasaannya.

Amerika Serikat: Diplomasi sebagai Pertunjukan

Donald Trump melihat konflik Gaza bukan sebagai tragedi kemanusiaan, melainkan panggung reputasi. Ia ingin dikenang sebagai presiden yang “mengakhiri perang” di Timur Tengah, dan rencana gencatan ini adalah instrumen politik menuju gelar itu.

Namun waktu politik Washington jarang selaras dengan waktu realitas di Gaza. Amerika ingin hasil cepat untuk headline; Gaza menuntut kesabaran untuk membangun kepercayaan. Rencana yang disusun dengan logika Pemilu akan sulit bertahan di logika perang yang tak mengenal masa kampanye.

Washington bisa mengeklaim “perdamaian di kertas”, bahkan ketika lapangan masih berlumur debu dan puing.

Bagi AS, stabilitas semu sudah cukup, asalkan tampak stabil di layar televisi.

Pemerintahan Teknokrat Palestina: Wajah Baru, Kuasa Lama

Rencana pembentukan “Pemerintahan Teknokrat” Palestina di bawah pengawasan internasional terdengar modern dan netral. Namun, di lapangan, siapa yang benar-benar akan memerintah Gaza?

Israel menolak peran Hamas, Hamas menolak dilucuti, dan Netanyahu menolak negara Palestina. Di tengah tiga penolakan itu, “Pemerintahan Teknokrat” hanya akan menjadi bendera tanpa negara.

Tanpa legitimasi lokal dan tanpa jaminan keamanan, pemerintahan semacam itu hanya akan memperindah laporan diplomatik, tapi tidak akan mengubah realitas Gaza.

Iran dan Poros Perlawanan: Menang Saat Musuh Gagal Damai

Meskipun tidak disebut langsung dalam laporan Foreign Policy, Iran dan Poros Perlawanan jelas punya taruhan besar. Hamas adalah salah satu kepanjangan strategis Teheran di arena konflik dengan Israel. Gencatan yang memaksa Hamas dilucuti berarti pengurangan pengaruh Iran di perbatasan Israel.

Karena itu, dari perspektif Teheran, gencatan yang gagal lebih berguna daripada perdamaian yang berhasil. Ketegangan yang terkendali adalah status quo yang bisa dieksploitasi.

Dalam diplomasi Perlawanan, ketidakstabilan bukan ancaman, melainkan bahan bakar.

Mesir: Mediator yang Tak Pernah Netral

Di selatan, Mesir memegang kunci perbatasan Rafah, satu-satunya jalur keluar Gaza ke dunia luar. Kairo menginginkan ketenangan, tapi juga tidak ingin Gaza dikuasai penuh oleh pihak yang dekat dengan Iran. Karena itu, Mesir memainkan peran ganda, sebagai mediator bagi perdamaian, sekaligus penjaga status quo.

Setiap perpanjangan gencatan menambah bobot diplomatik Mesir, mempertebal perannya sebagai broker regional yang tak tergantikan.

Oposisi Israel: Menunggu Damai untuk Menjatuhkan Perdamaian

Ironisnya, oposisi Israel mendukung gencatan, bukan karena keyakinan moral, melainkan kalkulasi politik. Mereka tahu, jika Netanyahu menandatangani perjanjian damai yang tidak populer di kanan, pemerintahannya bisa goyah. Jadi, oposisi mendukung perjanjian bukan untuk menyelamatkan Gaza, tapi untuk menggoyang Yerusalem.

Peta Kepentingan: Siapa Menang, Siapa Rugi

1. Amerika Serikat diuntungkan di panggung diplomasi.
2. Oposisi Israel diuntungkan di panggung politik domestik.
3. Netanyahu berada di bawah tekanan dua arah.
4. Hamas dipaksa memilih antara eksistensi bersenjata atau relevansi politik.
5. Otoritas Palestina bisa jadi simbol tanpa kuasa.
6. Iran menunggu di pinggir lapangan, memantau permainan yang kemungkinan takkan pernah selesai.

Pada akhirnya, perdamaian di Gaza bukan persoalan siapa yang paling ingin damai, tetapi siapa yang sanggup hidup dalam perdamaian yang tidak sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Namun sejauh ini, tak satu pun pihak yang siap untuk itu.

Perdamaian sebagai Ilusi Keseimbangan

Gencatan senjata di Gaza adalah sebuah paradoks modern: semua pihak ingin menghentikan perang, tetapi tak satu pun siap menerima syarat perdamaian.

Amerika ingin cepat; Israel ingin aman; Hamas ingin tetap relevan; sedangkan pihak lain, ada yang ingin permainan tak berakhir. Setiap langkah menuju damai berarti ancaman bagi satu pihak, dan justru itulah alasan damai itu tak pernah tiba.

Di Gaza, perang punya logika sederhana, siapa menembak, siapa dibalas. Adapun damai? Ia memerlukan kepercayaan, sesuatu yang sudah lama hilang dari kamus politik kedua belah pihak.

Mungkin, seperti kata seorang diplomat Eropa yang pernah terlibat dalam negosiasi serupa: “Gencatan di Gaza bukan cara menghentikan perang. Itu hanya cara menunggu perang berikutnya.”