Media Ibrani: Israel Bergantung pada AS, Namun Netanyahu Melangkah Terlalu Jauh
POROS PERLAWANAN — Sebuah media berbahasa Ibrani mengakui bahwa Israel secara historis sangat bergantung pada Amerika Serikat, dan menyarankan agar komite penyelidikan yang akan dibentuk untuk mengkaji kegagalan Israel juga menyoroti ketergantungan tersebut.
Menurut laporan Kantor Berita Tasnim pada Kamis (23/10), harian Haaretz dalam artikelnya menulis:
“Setelah pertemuan hari ini antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Wakil Presiden AS J.D. Vance, muncul pertanyaan penting: Apakah Israel kini telah menjadi protektorat Amerika?”
Pertanyaan itu, menurut Haaretz, juga diajukan langsung kepada Vance. Ia menjawab, “Kami tidak ingin Israel menjadi protektorat kami,” melainkan sekutu yang mendominasi kawasan dan bertindak sesuai dengan kepentingan AS.
Meski terdengar seperti penyangkalan, pernyataan tersebut justru memperkuat pandangan bahwa Israel saat ini berperan layaknya protektorat Washington.
Dalam bagian lain, Haaretz menulis bahwa selama perang terakhir ini, terutama beberapa bulan terakhir, Israel tampak semakin tunduk pada tekanan Amerika.
Struktur pengambilan keputusan di Tel Aviv kini bergantung pada instruksi Presiden AS, yang memaksa Israel menerima perjanjian politik yang sebelumnya ditolak, melepaskan ambisi militer awal, dan bahkan meminta maaf kepada negara yang pernah mereka tuduh sebagai sponsor terorisme, semata karena desakan Gedung Putih.
Sebagaimana lazim dalam hubungan patronase, tulis Haaretz, “negara induk” mengirim perwakilan tingkat tinggi untuk memastikan bahwa posisi “anak asuh”-nya tetap sejalan.
Hal ini menjelaskan kehadiran berulang pejabat senior AS di kawasan tersebut: Trump datang minggu lalu, Vance hari ini, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dijadwalkan tiba akhir pekan ini.
Mereka bergabung dengan sejumlah pejabat Amerika yang telah menetap di Israel, seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang bahkan kerap terlihat di restoran mewah Tel Aviv, sebuah simbol ironis dari keterikatan kedua negara.
Menurut artikel itu, Washington menyadari bahwa Netanyahu bukan sosok yang mudah dipercaya, bahkan ketika ia menyatakan niat untuk mengakhiri perang. Tekanan dari koalisi sayap kanannya, terlihat jelas dari pengesahan RUU aneksasi Tepi Barat saat kunjungan Vance, menunjukkan lemahnya kontrol Netanyahu terhadap arah kebijakan dalam negerinya.
Haaretz juga menyoroti kekhawatiran di Washington bahwa Israel mungkin akan melanjutkan perang di Gaza tanpa memperhitungkan kepentingan AS, termasuk keberlanjutan penyanderaan warga sipil.
Padahal, menurut surat kabar itu, “Israel seharusnya mengakhiri perang bukan hanya demi kepentingan Amerika, tetapi juga demi kemanusiaan dan masa depan politiknya sendiri.”
Hubungan Israel–Amerika Serikat, lanjut Haaretz, selalu bersifat asimetris dan bergantung.
Israel tampaknya belum akan mampu, setidaknya dalam waktu dekat untuk menentang secara terbuka kebijakan Washington tanpa menghadapi konsekuensi serius di bidang keamanan, politik, dan ekonomi.
“Ketidakmampuan Israel menghentikan perang secara independen,” tulis Haaretz, “telah merusak kedaulatan politiknya sendiri, dan ini merupakan salah satu konsekuensi paling bermasalah dari perang yang sedang berlangsung.”
Media itu menyerukan agar komisi penyelidikan nasional mendatang tidak hanya menelusuri kegagalan militer dan intelijen, tetapi juga ketergantungan struktural Israel pada Amerika Serikat, ketergantungan yang, di bawah Netanyahu, telah mencapai tingkat paling berbahaya dalam sejarah modern negara itu.
Namun, tulis Haaretz di akhir artikelnya dengan nada sinis:
“Sampai komisi itu terbentuk dan kabinet Netanyahu digantikan, mungkin tak ada salahnya Israel tetap berpegang pada ‘dukungan’ Amerika, selama masih sesuai dengan kepentingan Washington.”
