Negosiasi Pembentukan Pemerintahan Baru Irak: Kerangka Koordinasi Syiah sebagai Pusat Konsultasi Politik
POROS PERLAWANAN — Kerangka Koordinasi Syiah kini menjadi pusat konsultasi politik dalam proses pemilihan perdana menteri Irak pascapemilihan parlemen keenam negara itu. Para pengamat menilai bahwa sosok perdana menteri yang baru hampir pasti akan lahir dari negosiasi dalam lingkup koalisi ini.
Menurut laporan Tasnim News Agency pada Selasa 25 November, Kerangka Koordinasi Syiah memainkan peran sentral dalam menentukan calon perdana menteri berikutnya. Konsolidasi internal dan dinamika antarfraksi membuat banyak pihak memperkirakan bahwa figur yang muncul kemungkinan merupakan wajah baru dalam lanskap politik Irak.
Dengan diumumkannya hasil akhir pemilihan umum 2025, Irak memasuki fase baru dalam arsitektur politiknya. Fokus bergeser ke arah pembentukan koalisi dan konsultasi intensif untuk membangun pemerintahan yang stabil.
Sesuai konstitusi Irak, setelah Komisi Pemilihan Umum Independen mengesahkan hasil Pemilu, Mahkamah Agung Federal harus memberikan konfirmasi akhir. Setelah itu, Presiden petahana wajib mengeluarkan dekrit yang memanggil sidang pertama parlemen baru dalam waktu lima belas hari sejak tanggal pengesahan. Pada sidang perdana tersebut, parlemen memilih ketua serta dua wakilnya, sekaligus menentukan “faksi parlemen terbesar”.
Direktur Pusat Studi Strategis Qiraat, Mufid al-Saidi menjelaskan kepada wartawan Tasnim di Baghdad: “Tahap awal dimulai dari finalisasi hasil Pemilu. Setelah itu, tenggat hukum untuk mengonfirmasi hasil harus dipenuhi sepenuhnya.”
Ia menambahkan: “Setelah hasil disahkan, anggota parlemen tertua, biasanya berasal dari komponen Sunni akan memimpin sidang pertama. Dalam sidang itu dipilih ketua parlemen, kemudian pada sidang berikutnya dipilih presiden. Presiden terpilih akan menunjuk perdana menteri, yang selanjutnya memiliki waktu satu bulan untuk menyusun Kabinet.”
Hasil Pemilu menunjukkan bahwa koalisi Rekonstruksi dan Pembangunan yang dipimpin Perdana Menteri Muhammad Shia al-Sudani meraih 46 kursi. Perolehan tersebut belum mencukupi untuk membentuk pemerintahan secara mandiri.
Sesudah Pemilu, blok terbesar dibentuk melalui konsolidasi antarpartai di parlemen. Prediksi saat ini menunjukkan Kerangka Koordinasi berpeluang memasuki sidang pertama dengan sekitar 120 kursi, tanpa keikutsertaan koalisi al-Sudani, yang tetap mengincar masa jabatan kedua.
Analis politik Baghdad, Athir al-Shara mengatakan kepada koresponden kami: “Pembentukan pemerintahan tidak akan mengalami penundaan berarti. Jadwal hukumnya rinci dan ketat. Di sisi lain, para pemimpin Syiah, mayoritas pemimpin Sunni, dan secara umum seluruh pihak memahami bahwa keterlambatan hanya akan memperburuk situasi.”
Wartawan Irak, Muhammad al-Awwad, juga menyampaikan bahwa dalam pembahasan internal Kerangka Koordinasi, sejauh ini muncul enam nama atau lebih sebagai kandidat perdana menteri. Namun tidak satu pun yang bersifat final.
Pakar Irak lainnya, Sabah al-Aqili, menambahkan bahwa nama-nama tersebut belum pernah diumumkan oleh sumber resmi. Sumber tidak resmi menyebutkan adanya pembahasan mengenai lima figur, dan indikasi kuat menunjukkan bahwa nama Muhammad Shia al-Sudani dan Nouri al-Maliki tidak termasuk dalam daftar itu. Kelima kandidat yang dibahas disebut memenuhi kriteria dan standar yang dibutuhkan.
Untuk mempercepat penetapan ketua parlemen, presiden, dan perdana menteri, seluruh kekuatan politik Irak harus melalui dua tahap mendasar: pertama, mengamankan dukungan dua pertiga suara anggota parlemen; kedua, menentukan blok terbesar yang menjadi basis pengajuan perdana menteri.
Keterikatan pada batasan konstitusional menuntut semua koalisi dan kelompok politik, termasuk partai yang menang untuk mencapai konsensus agar dapat menjalankan hak-hak elektoral dalam pemilihan presiden, ketua parlemen, dan perdana menteri.
