Haaretz: Reruntuhan Bangunan Akibat Serangan Rudal Iran Belum Dibangun Kembali

POROS PERLAWANAN – Haaretz melaporkan bahwa rekonstruksi bangunan yang hancur akibat serangan rudal Iran masih terhenti karena keterbatasan anggaran, gugatan hukum, serta perselisihan internal di Kabinet Israel.

Menurut Kayhan, pada Minggu 30 November, sekitar 700 warga di berbagai kota di Wilayah Pendudukan kehilangan tempat tinggal akibat serangan rudal selama perang dengan Iran pada Juni lalu. Meski konflik telah berakhir beberapa bulan, Rezim Zionis belum memulai rekonstruksi maupun renovasi resmi, meninggalkan ratusan keluarga dalam ketidakpastian.

Haaretz menulis bahwa dua pekan lalu Kabinet sebenarnya telah menyetujui rencana rekonstruksi cepat dan menyerahkannya kepada Knesset. Namun rencana tersebut bahkan belum memasuki tahap awal pembahasan di komite legislatif. Hambatan utamanya berasal dari penolakan partai-partai Haredi dalam koalisi untuk mendukung kebijakan pemerintah mana pun sebelum undang-undang pengecualian wajib militer bagi warga Yahudi Ortodoks disahkan.

Dua partai ultra-Ortodoks, Shas dan Ulysses Stern, yang mengundurkan diri dari kementerian mereka pada musim panas lalu, menyatakan menolak mendukung sebagian besar rancangan undang-undang pemerintah hingga RUU pengecualian itu disetujui. Sikap tersebut praktis melumpuhkan proses legislasi, sebab tanpa 18 suara dari dua partai itu, koalisi hanya menguasai 50 dari 120 kursi Knesset, terlalu sedikit untuk meloloskan RUU apa pun.

Meski pekan lalu kedua partai mengizinkan Menteri Kehakiman, Yariv Levin dan Menteri Pariwisata, Haim Katz kembali menjabat demi menghindari pemberhentian puluhan pejabat politik, mereka tetap menolak menyetujui rencana rekonstruksi wilayah pascaperang.

Pejabat dari Kementerian Keuangan, Perumahan, dan Dalam Negeri yang sedang menyusun RUU tersebut masih berharap kelompok ultra-Ortodoks memberi pengecualian mengingat “dimensi kemanusiaan dari krisis ini”. Namun sampai sekarang belum ada titik temu.

Sesuai aturan Knesset, bila sebuah RUU diajukan tetapi gagal disetujui, RUU yang sama tidak dapat diajukan kembali pada sidang legislatif yang sama. Jika kebuntuan politik ini terus berlanjut, proses rekonstruksi terpaksa dilakukan melalui jalur administratif baru, yang berpotensi menunda pembangunan kembali selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Beberapa pengamat memperingatkan rencana tersebut bahkan bisa gugur seluruhnya, mengingat tujuan utamanya adalah menciptakan mekanisme cepat dan darurat.

Wali Kota Bat Yam sekaligus salah satu penyusun RUU, Tzvika Barot menyatakan bahwa pejabat pemerintah memintanya untuk meyakinkan partai-partai ultra-Ortodoks karena ada “konsensus luas” mengenai urgensi rencana tersebut. Ia masih optimistis RUU itu dapat dibawa ke pemungutan suara dalam beberapa pekan ke depan.

Rencana yang dirancang komite antarkementerian pimpinan Matan Yagel itu mencakup pembongkaran total dan rekonstruksi penuh kawasan-kawasan terdampak. Tidak hanya bangunan yang menjadi sasaran langsung, tetapi juga gedung-gedung di sekelilingnya bakal termasuk dalam proyek tersebut. Hal ini sangat relevan bagi kawasan yang sudah memiliki agenda pembaruan kota seperti Ramat Gan, Tel Aviv, dan Bat Yam.

Dalam rencana tersebut, warga ditawari dua opsi:

1. Mendapatkan unit baru di gedung yang telah dibangun ulang sebagai pengganti rumah lama.

2. Menjual properti kepada pemerintah atau pengembang, seharga nilai satu unit baru dalam proyek yang sama.

Izin pembangunan akan diproses melalui Undang-Undang “Kompleks Perumahan Preferensial” (VATMAL) untuk mempercepat tahapan administratif.

Krisis Pendanaan dan Tantangan Teknis

Salah satu perdebatan utama selama pembahasan RUU adalah apakah pemerintah berwenang memaksa pemilik bangunan yang mengalami kerusakan ringan untuk menjual properti mereka. Rencana itu juga belum menawarkan solusi bagi bangunan yang relatif baru dan tidak termasuk dalam skema renovasi, seperti di Beersheba, pusat Tel Aviv, atau Haifa.

Para pengembang pun mengkritik rencana tersebut karena dianggap menempatkan mereka di bawah pengawasan pemerintah secara berlebihan dan mengurangi ruang negosiasi. Sebagian pengembang yang telah berinvestasi dalam renovasi khawatir proyek mereka akan dibatalkan oleh kebijakan baru ini.

Selain itu, belum ada kejelasan mengenai besarnya alokasi dana pemerintah. Komite Yagel menekankan bahwa pemerintah harus memberikan bantuan “signifikan”, karena pelaksanaan rencana ini dapat menekan sebagian biaya klaim asuransi dan pajak properti. Namun hingga kini belum ada estimasi anggaran yang diumumkan.

Warga Zionis Masih Kehilangan Tempat Tinggal

Di tengah kebuntuan politik, ratusan warga Zionis yang rumahnya hancur atau rusak parah masih bertahan di tempat penampungan, unit sementara, atau akomodasi darurat. Mereka menghadapi lonjakan harga sewa dan ketidakpastian kapan rekonstruksi dimulai, sementara program rekonstruksi pascaperang terbesar Israel tetap terkatung-katung di Knesset.