Gerakan Al-Nujaba Irak: Bukan Tidak Mungkin Perlawanan akan Serang Pangkalan AS

POROS PERLAWANAN – Seorang Anggota Dewan Politik Gerakan Al-Nujaba Irak menegaskan dalam sebuah wawancara bahwa kerja sama antara Kelompok Perlawanan Irak dan Yaman telah berada pada titik yang memungkinkan opsi tindakan ofensif terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat tetap terbuka. Pernyataan ini mencerminkan pergeseran strategis dalam lanskap keamanan regional, di mana Kelompok-kelompok Perlawanan semakin memosisikan diri sebagai aktor yang mampu memengaruhi kalkulasi kekuatan besar.

Dilansir Kayhan pada Selasa 2 Desember, Pemilu legislatif Irak tahun 2025 memperlihatkan realitas politik baru. Koalisi Syiah yang berafiliasi dengan Poros Perlawanan meraih kemenangan signifikan di delapan provinsi utama, termasuk Baghdad dan Najaf. Dengan sekitar 50 kursi dari total 329, mereka berhasil memperkuat fondasi elektoral di tengah tingkat partisipasi nasional yang hanya 56 persen.

Boikot Gerakan Sadr memang menurunkan partisipasi di beberapa wilayah, namun tidak mengurangi momentum koalisi rival yang jauh lebih disiplin dalam mobilisasi pemilih dan konsolidasi sumber daya politik.

Al-Nujaba dan Konsolidasi Kekuatan Baru di Irak

Gerakan Perlawanan Islam Al-Nujaba tampil sebagai poros yang semakin strategis dalam struktur politik Irak. Mereka bukan hanya entitas militan, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen politik dengan kemampuan membangun aliansi, memengaruhi proses legislasi, dan mengamankan kursi parlemen melalui Koalisi Rekonstruksi dan Pembangunan.

Keberhasilan kelompok ini dalam meraih empat kursi langsung dan memengaruhi lebih dari sepuluh kursi lain menunjukkan fenomena yang lebih besar: transformasi pasukan Perlawanan menjadi aktor institusional yang diperhitungkan. Basis Al-Nujaba, khususnya di Najaf, Basra, dan Dhi Qar tetap solid karena mereka memadukan jaringan sosial berbasis keluarga martir, narasi kedaulatan nasional, dan rekam jejak dalam perang melawan ISIS. Ekspansi dukungan hingga ke Baghdad mengindikasikan bahwa pengaruh kelompok ini tidak lagi bersifat lokal, tetapi telah memasuki ruang politik nasional yang menentukan arah Pemerintahan Irak.

Peringatan Al-Yasir dan Konteks Regional yang Lebih Luas

Firas Al-Yasir menjelaskan bahwa Kelompok Perlawanan Irak kini menjalankan “proyek keamanan canggih dan sensitif” mencakup perlindungan kepemimpinan, modernisasi sistem komunikasi, dan penguatan markas operasional. Ia menegaskan bahwa partisipasi mereka dalam mendukung Serangan Al-Aqsa memberikan medan pengujian nyata untuk kemampuan lintas-batas yang sebelumnya tidak dimiliki.

Penguatan hubungan teknologis dan militer dengan Yaman menjadi elemen paling strategis dalam kalkulasi Poros Perlawanan. Kemampuan Houthi dalam produksi rudal presisi, penargetan koordinat satelit, dan perakitan sistem persenjataan otonom memberikan dimensi baru dalam cara Kelompok Perlawanan Irak memandang potensi konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Jika pada periode sebelumnya target-target mereka bersifat terbatas dan dapat diprediksi, kini mereka mengembangkan daftar target yang lebih fleksibel, lebih tersebar, dan mengandung nilai simbolik maupun strategis yang jauh lebih besar.

Dalam kerangka geopolitik regional, koordinasi Irak–Yaman ini menggambarkan satu hal, Poros Perlawanan sedang membangun arsitektur deterensi alternatif di luar struktur negara-bangsa tradisional. Kekuatan ini tidak memiliki pusat tunggal, namun terhubung melalui jejaring ideologis, logistik, dan teknologi yang memungkinkan respons cepat terhadap dinamika Kawasan. Washington, Tel Aviv, dan negara-negara Teluk kini harus memperhitungkan bahwa ancaman tidak lagi muncul dari garis depan fisik, tetapi dari jaringan lintas-wilayah yang sukar dipetakan dan semakin sulit diprediksi.

Al-Yasir juga menggarisbawahi bahwa pernyataan Departemen Luar Negeri AS tentang “perubahan misi”, bukan penarikan, dibaca oleh Kelompok Perlawanan sebagai kelanjutan okupasi. Dalam persepsi mereka, hal itu melegitimasi tindakan ofensif terhadap kepentingan Amerika di Irak. Pesannya lugas, selama AS mempertahankan kehadiran militernya, ketegangan tetap berada pada level yang dapat memicu konfrontasi mendadak.

Kerangka Hukum, Narasi Kedaulatan, dan Dampak Regional

Di mata Poros Perlawanan, perlawanan terhadap Amerika bukan tindakan yang dilepaskan dari legitimasi formal. Undang-undang Parlemen Irak pada 5 Januari 2020 tetap menjadi landasan yang digunakan untuk menjustifikasi tuntutan pengusiran pasukan asing dan pengajuan pengaduan resmi ke PBB. Kerangka hukum ini dipadukan dengan narasi kedaulatan yang telah mengakar, bahwa kehadiran Militer AS bukan sekadar operasi keamanan, melainkan simbol dominasi geopolitik yang harus dihentikan.

Jika dilihat dari sudut pandang geopolitik regional, fase ini menandai titik kritis. Irak sedang bergerak dari negara yang rentan dikendalikan kekuatan eksternal menuju arena kompetisi pengaruh antara blok Barat dan Poros Perlawanan. Pertautan antara kekuatan elektoral, kapasitas militer asimetris, dan legitimasi hukum memberi Kelompok Perlawanan posisi tawar yang jauh lebih kuat dibanding era sebelumnya.

Dalam konfigurasi ini, kemungkinan serangan terhadap pangkalan AS bukan pernyataan politis kosong. Ia berubah menjadi variabel nyata dalam persamaan keamanan regional, variabel yang dapat mengubah dinamika hubungan AS–Irak, stabilitas Teluk, dan bahkan keseimbangan kekuatan di seluruh Timur Tengah.