Ajudan Trump Klaim Minyak Venezuela Milik Washington
POROS PERLAWANAN — Pemerintahan Amerika Serikat kembali menuai kecaman setelah salah satu ajudan utama Presiden Donald Trump secara terbuka mengeklaim bahwa minyak Venezuela adalah milik Washington. Pernyataan tersebut memperkuat bahwa tekanan militer dan ekonomi AS terhadap Caracas bertujuan langsung untuk merebut sumber daya strategis negara Amerika Selatan itu, demikian dilaporkan Kayhan pada Sabtu 20 Desember.
Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Steven Miller menyebut nasionalisasi industri minyak Venezuela sebagai “pencurian terbesar terhadap aset Amerika”. Dalam unggahan media sosial, ia mengeklaim bahwa industri minyak Venezuela dibangun oleh “keringat, kecerdasan, dan kerja keras orang Amerika”, sehingga Amerika Serikat, menurutnya, berhak merebut kembali minyak tersebut.
Pernyataan itu disampaikan di tengah eskalasi tekanan Washington terhadap Venezuela. Sejak September tahun lalu, Angkatan Udara AS dilaporkan melancarkan sedikitnya 28 serangan terhadap kapal dan perahu Venezuela, yang menewaskan lebih dari 104 nelayan. Serangan terbaru terjadi di Samudera Pasifik timur dan menewaskan lima orang.
Selain operasi militer, Venezuela juga menghadapi blokade laut dan udara secara de facto. Media Amerika melaporkan bahwa sekitar sepertiga armada Angkatan Laut AS telah dikerahkan di kawasan Karibia, sementara jet tempur terus berpatroli di wilayah udara internasional di sekitar Venezuela. Dalih resmi operasi ini adalah pemberantasan perdagangan narkoba, namun sejumlah analis dan pejabat AS sendiri menyebut alasan tersebut sebagai kedok politik.
Dalam wawancara dengan Vanity Fair, Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles mengakui bahwa serangan terhadap kapal-kapal di sekitar Amerika Latin bertujuan menekan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro agar menyerah. Ia menyatakan Trump bertekad melanjutkan tekanan hingga Pemerintahan Maduro runtuh.
Eskalasi meningkat ketika Trump mengumumkan blokade “lengkap dan total” terhadap Venezuela melalui platform Truth Social. Ia mengeklaim bahwa negara itu “sepenuhnya dikepung oleh armada Angkatan Laut terbesar yang pernah dikumpulkan di Amerika Selatan” dan menuntut Caracas “mengembalikan seluruh minyak, tanah, dan aset lain yang telah dicuri dari Amerika Serikat”. Pemerintah Venezuela bahkan ditetapkan secara sepihak sebagai “organisasi teroris asing”.
Langkah Trump dan pernyataan Miller dinilai memperjelas bahwa tujuan utama kebijakan AS bukan penegakan hukum internasional, melainkan perebutan langsung atas minyak dan emas Venezuela. Politico melaporkan bahwa Washington juga telah menjajaki minat perusahaan-perusahaan minyak swasta untuk kembali beroperasi di Venezuela jika Maduro digulingkan, meski respons industri sejauh ini dinilai terbatas.
Di sisi lain, tokoh oposisi Venezuela, María Corina Machado secara terbuka berjanji akan membuka sektor minyak negara itu bagi perusahaan-perusahaan Amerika apabila terjadi pergantian rezim.
Namun, efektivitas strategi “perang minyak” AS diragukan. Financial Times menilai bahwa blokade kemungkinan tidak cukup untuk menggulingkan Maduro tanpa intervensi militer langsung. Caracas disebut masih mampu bertahan melalui jalur penjualan alternatif serta dukungan dari mitra strategis seperti China dan Rusia.
Sebagai respons, Pemerintah Venezuela mengerahkan Angkatan Laut untuk mengawal kapal tanker minyak yang meninggalkan pelabuhan. The New York Times melaporkan bahwa sejumlah tanker berangkat dari pelabuhan José menuju pasar Asia dengan pengawalan militer. Perusahaan minyak nasional Venezuela menegaskan bahwa operasi ekspor tetap berjalan sesuai hukum internasional dan prinsip kebebasan navigasi.
Seorang pejabat AS mengakui bahwa Washington memantau pengawalan tersebut dan mempertimbangkan respons lanjutan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Caracas tidak tinggal diam menghadapi tekanan terbuka Washington, di tengah kebijakan AS yang dinilai semakin terang-terangan menggunakan kekuatan militer dan ekonomi untuk merebut sumber daya negara lain.
