Analis Lebanon: Pelucutan Senjata Hizbullah Mustahil, Tak Ada Pihak Ingin Perang Saudara
POROS PERLAWANAN — Penulis dan analis politik Lebanon, Mikhail Awad menilai bahwa pelucutan senjata Hizbullah merupakan langkah yang mustahil dilakukan, kecuali jika organisasi tersebut secara sukarela menyetujuinya dalam kerangka kesepakatan regional. Menurutnya, tidak ada kekuatan di Lebanon yang memiliki kapasitas maupun legitimasi untuk memaksakan langkah tersebut tanpa memicu konflik internal.
Dalam wawancara yang dikutip IRNA pada Senin 22 Desember, Awad menegaskan bahwa baik Pemerintah Lebanon maupun Militer Lebanon tidak memiliki kemampuan untuk melucuti senjata Hizbullah tanpa persetujuan langsung dari Kelompok Perlawanan tersebut. Upaya pemaksaan, menurutnya, hanya akan membuka jalan menuju perang dan perpecahan nasional.
“Tidak satu pun kekuatan politik, kelompok sektarian, atau lembaga resmi yang bersedia menjalankan perintah Amerika Serikat dan Israel untuk melucuti senjata Hizbullah secara paksa, karena hal itu akan menyeret Lebanon ke dalam perang dan konflik sipil,” ujar Awad kepada Kantor Berita Shahab.
Ia menambahkan bahwa keseimbangan kekuatan di Lebanon saat ini tidak menguntungkan pihak mana pun yang mencoba mengikuti tekanan eksternal tersebut. Awad menilai Presiden Lebanon, Joseph Aoun dan para petinggi Militer memahami sepenuhnya realitas ini dan memilih strategi manuver politik untuk mengulur waktu hingga terjadi perubahan dalam dinamika regional.
Menurut Awad, pemahaman serupa juga tecermin dalam pernyataan utusan Amerika Serikat, Tom Barak, yang sebelumnya menggambarkan Militer Lebanon sebagai lemah dan tidak terorganisasi, serta menuding Pemerintah Lebanon melakukan manuver politik. Pernyataan tersebut, kata Awad, merupakan sinyal peringatan atas kemungkinan eskalasi militer Israel terhadap Lebanon.
Awad memperingatkan bahwa eskalasi semacam itu berpotensi menghancurkan institusi militer dan sumber daya negara, memperdalam perpecahan sosial dan sektarian, serta mengancam keberadaan warga Palestina dan pendukung Hizbullah di Lebanon.
Ia juga menegaskan bahwa serangan Israel terhadap Lebanon cenderung berlanjut dan sulit dihentikan, seiring dengan apa yang ia sebut sebagai keputusan bersama utusan AS dan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu untuk mengendalikan Lebanon dan mengubahnya menjadi “protektorat utara” dengan menyingkirkan kekuatan Perlawanan melalui tekanan internal—sebuah skenario yang dinilainya tidak realistis dalam kondisi saat ini.
Di sisi lain, Awad menekankan bahwa lembaga-lembaga resmi Lebanon dan berbagai kekuatan politik berupaya mencegah meluasnya agresi terhadap negara tersebut dengan menutup segala dalih yang dapat memicu serangan. Respons terhadap tekanan Amerika, menurutnya, hanya akan dilakukan sejauh tidak menyeret Lebanon ke dalam konflik internal dan perang saudara.
“Netanyahu berupaya keras menghancurkan Lebanon untuk menghambat kemajuannya dan mencoba meraih kesepakatan dengan elemen internal demi menjalankan rencana yang akan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan,” kata Awad, seraya menegaskan bahwa skenario tersebut adalah sesuatu yang dihindari oleh hampir semua pihak di Lebanon.
