Jihad Islam dan Hamas Tolak Tegas Pelucutan Senjata Perlawanan di Gaza
POROS PERLAWANAN — Gerakan Jihad Islam Palestina menegaskan bahwa pelucutan senjata Kelompok Perlawanan di Jalur Gaza tidak akan terjadi dalam kondisi apa pun. Pernyataan itu disampaikan Pemimpin senior Jihad Islam, Haitham Abu al-Ghazlan, yang menekankan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu memasuki Gaza dengan tujuan melucuti senjata Perlawanan.
Dalam wawancara dengan jaringan Al-Masirah Yaman pada Kamis 25 Desember, Abu al-Ghazlan menyatakan bahwa sikap Kelompok Perlawanan terkait persenjataan bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan. “Kelompok Perlawanan memiliki pandangan yang jelas mengenai ketidakmungkinan pelucutan senjata mereka, dan Amerika Serikat memahami hal ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Perlawanan Palestina di Jalur Gaza tidak dapat diabaikan. Menurutnya, Perlawanan memandang keberhasilan setiap perjanjian sebagai hal penting, namun tanpa mengorbankan prinsip dasar mereka.
Sikap serupa juga disampaikan oleh pemimpin Gerakan Hamas. IRNA melaporkan bahwa seorang pejabat senior Hamas sebelumnya menegaskan penolakan tegas terhadap mandat asing apa pun. “Kami tidak menerima pelucutan senjata Perlawanan dan tidak akan mengizinkan campur tangan asing dalam urusan internal Palestina,” katanya.
Salah satu Pemimpin Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara terpisah dengan Al-Masirah TV, menilai bahwa Rezim Israel tidak hanya gagal mematuhi ketentuan perjanjian terkait Gaza, tetapi juga secara luas melanggar komitmen internasionalnya. Ia menegaskan bahwa memasuki fase kedua perjanjian memerlukan jaminan yang lebih jelas serta komitmen yang dapat diverifikasi.
Hamdan menekankan bahwa Perlawanan Palestina sepenuhnya menolak mandat asing, pelucutan senjata, dan segala bentuk intervensi eksternal. “Kami tidak membutuhkan pasukan asing untuk melucuti senjata. Senjata yang tidak mampu dirampas oleh Rezim Pendudukan selama dua tahun perang dan pembantaian,” katanya.
Ia juga mengklarifikasi bahwa penarikan pasukan Israel dari sebagian wilayah Gaza tidak dapat dimaknai sebagai penarikan penuh, melainkan hanya penempatan ulang pasukan. Menurutnya, Israel harus kembali pada situasi sebelum 7 Oktober.
Hamdan menilai penolakan Israel membuka perbatasan dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan sebagai indikasi kuat niat melanjutkan agresi terhadap Jalur Gaza. Ia turut mengkritik peran Amerika Serikat dalam konflik tersebut. “Jika Amerika tidak menepati komitmennya di satu wilayah, bagaimana mungkin jaminannya dapat dipercaya di wilayah lain?” ujarnya.
Menurut Hamdan, pelanggaran berulang yang dilakukan Israel semakin menggerus kredibilitas Amerika Serikat di tingkat internasional, kredibilitas yang, menurutnya, telah mengalami kerusakan serius sejak awal.
