Perdana Menteri Irak: Iran Menghendaki Negosiasi Serius Tanpa Dikte dan Ancaman

POROS PERLAWANAN— Perdana Menteri Irak, Mohammad Shia al-Sudani, menyatakan Iran menginginkan perundingan yang serius dan bermakna tanpa paksaan, dikte, maupun ancaman. Menurutnya, baik Iran maupun Amerika Serikat sama-sama tidak menolak prinsip dialog, meski masing-masing pihak memiliki pertimbangan tersendiri.

Pernyataan itu disampaikan Al-Sudani dalam wawancara mendalam dengan jaringan Al-Mayadeen, seperti dilaporkan Kantor Berita Tasnim pada Minggu (28/12). Dalam wawancara tersebut, ia mengulas berbagai isu domestik, regional, dan internasional, sekaligus menegaskan pendekatan seimbang pemerintah Irak dalam kebijakan dalam dan luar negeri.

Terkait hubungan Iran–Amerika Serikat, Al-Sudani menyebut Irak telah berulang kali memainkan peran mediasi guna meredakan ketegangan kedua negara. Baghdad, katanya, kini berupaya membuka jalur pertemuan bilateral untuk melanjutkan dialog. Ia menilai keinginan Teheran akan negosiasi tanpa tekanan sebagai pendekatan yang logis dan realistis.

Dalam konteks kebijakan luar negeri, Al-Sudani menegaskan hubungan Irak dengan negara-negara kawasan, dunia Arab, dunia Islam, serta negara tetangga dibangun di atas kepentingan nasional Irak. Ia menambahkan, Baghdad tetap memegang posisi prinsipil pada isu-isu strategis, khususnya Palestina, seraya menjaga hubungan yang seimbang di tengah dinamika kawasan yang sensitif.

Ia juga menyampaikan Irak mengambil sikap aktif dan bertanggung jawab terhadap agresi di Gaza dan Lebanon, perkembangan di Suriah, serta tekanan terhadap Republik Islam Iran. Pada saat yang sama, pemerintah berupaya menjaga Irak agar tidak terseret ke dalam konflik dan perang regional yang lebih luas.

Mengenai Lebanon, Al-Sudani menegaskan dukungan Irak bersifat konsisten. Ia mengumumkan alokasi dana awal sebesar 20 juta dolar AS untuk Dana Rekonstruksi Lebanon, seraya menyebut dukungan tersebut sebagai kewajiban moral terhadap negara sahabat, bukan sekadar bantuan kemanusiaan.

Dalam isu Suriah, Al-Sudani menekankan keamanan dan stabilitas negara itu merupakan prasyarat bagi stabilitas Irak dan kawasan. Baghdad, lanjutnya, menghormati kehendak rakyat Suriah dan telah membuka saluran komunikasi untuk mendorong proses politik yang inklusif, menghadapi ekstremisme secara transparan, menolak intervensi asing, serta menentang agresi Israel.

Terkait hubungan Irak–Iran, Al-Sudani menegaskan dukungan Teheran kepada Baghdad dalam memerangi terorisme dan mendukung proses politik tidak dapat ditafsirkan sebagai campur tangan atas keputusan nasional Irak. Ia menilai hubungan kedua negara berada pada jalur yang positif dan konstruktif, baik di tingkat resmi maupun antar masyarakat.

Sementara itu, mengenai Amerika Serikat, Al-Sudani menyebut Washington sebagai mitra strategis Irak, terutama dalam konteks penggulingan rezim diktator dan perang melawan ISIS. Namun, ia menegaskan hubungan tersebut kini diarahkan dalam kerangka Perjanjian Kerangka Strategis, yang mencakup kerja sama luas di luar aspek keamanan dan militer.

Dalam isu politik domestik, Al-Sudani menilai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum terbaru mencerminkan harapan publik terhadap perbaikan ekonomi dan peningkatan keamanan. Ia juga menegaskan Pasukan Mobilisasi Populer merupakan bagian dari aparat keamanan resmi Irak dan memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam memerangi terorisme, tanpa beroperasi di luar struktur negara.