Pejabat Yaman: Penarikan UEA dari Yaman Hanya Menguntungkan AS–Israel
POROS PERLAWANAN — Seorang pejabat Yaman menegaskan bahwa klaim penarikan militer Uni Emirat Arab (UEA) dari Yaman tidak mencerminkan realitas di lapangan. Menurutnya, dinamika konflik yang terus berlangsung justru menguntungkan Amerika Serikat dan Israel.
Mengutip laporan Kantor Berita Tasnim pada Rabu (31/12), sumber-sumber Yaman menyatakan bahwa eskalasi di wilayah pendudukan Yaman, yang melibatkan tentara bayaran berafiliasi dengan Saudi dan Emirat menandai berlanjutnya perebutan kekuasaan di antara anggota koalisi agresor. Dalam konteks ini, penarikan pasukan UEA dinilai tidak nyata dan lebih bersifat deklaratif.
Ketegangan tersebut tercermin dalam bentrokan antar-tentara bayaran, serangan udara Saudi di pelabuhan Mukalla di Hadramaut, serta saling tuding yang kian mengeras antara Arab Saudi dan UEA. Sumber-sumber menilai, dinamika ini bukan peristiwa spontan, melainkan akumulasi konflik kepentingan yang telah lama terpendam.
Dalam pernyataannya, Dr. Aref Al-Amiri, Sekretaris Front Pembebasan Yaman Selatan sekaligus juru bicara media faksi politik yang menentang agresi militer terhadap Yaman, mengatakan bahwa seluruh perkembangan sejak November lalu menegaskan satu hal: apa yang terjadi di provinsi-provinsi selatan dan timur merupakan perebutan kekuasaan antar-kubu koalisi agresor.
Dalam wawancara dengan Jaringan Al-Masirah, Al-Amiri menekankan bahwa konflik internal koalisi bukan isu baru. Akar permasalahannya, kata dia, bertumpu pada persaingan geografis, politik, militer, dan ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Menurutnya, masing-masing pihak kini berlomba menampilkan diri sebagai instrumen paling efektif untuk menjalankan agenda Zionis di kawasan, dengan wilayah pendudukan Yaman selatan dan timur sebagai arena utama.
Ia menambahkan, agenda-agenda tersebut dijalankan melalui tentara bayaran lokal yang dijadikan alat murah untuk melayani proyek-proyek rezim Saudi dan Emirat. Al-Amiri juga meragukan keseriusan UEA dalam menarik pasukannya, mengingat tenggat 24 jam yang sempat diumumkan berakhir tanpa perubahan nyata di lapangan, meski Abu Dhabi mengklaim akan mengakhiri kehadiran militernya dengan dalih “tim kontra-terorisme”.
Al-Amiri mengingatkan bahwa UEA pernah mengumumkan penarikan penuh pada 2019. Namun, kehadiran militernya tetap bertahan, terutama di pulau-pulau dan fasilitas strategis. Ia menyebut pangkalan dan bandara di Pulau Mayun, Abdul Kari, dan Socotra, serta pelabuhan-pelabuhan di pantai barat seperti Mocha, masih berada di bawah kendali Emirat.
Menurutnya, langkah-langkah UEA belakangan ini menimbulkan kekhawatiran serius di Riyadh, khususnya terkait upaya Dewan Transisi Selatan yang berafiliasi dengan UEA untuk menguasai wilayah-wilayah kaya sumber daya, termasuk ladang minyak dan gas di Hadramaut, Shabwa, dan Al-Mahra. Namun, ia menegaskan bahwa kegelisahan Saudi bukan didorong kepedulian terhadap persatuan Yaman atau penderitaan rakyatnya, melainkan konflik kepentingan internal di kubu agresor.
Al-Amiri menegaskan kembali posisi Yaman sejak awal agresi pada 26 Maret 2015: tujuan utama serangan tersebut adalah memecah belah dan memfragmentasi Yaman melalui dalih-dalih menyesatkan, termasuk klaim pemulihan pemerintahan yang sah.
Tasnim melaporkan, krisis di Yaman selatan dan timur memasuki fase baru setelah Dewan Transisi Selatan memperluas kendali atas Hadramaut dan Al-Mahra pada awal bulan ini, disertai penolakan untuk menarik diri meski mendapat tekanan Saudi. Pada Selasa pagi, Saudi melancarkan serangan udara di pelabuhan Mukalla dengan alasan adanya pengiriman senjata untuk Dewan Transisi Selatan.
Menyusul itu, Rashad al-Alimi, ketua Dewan Kepresidenan Yaman yang didukung Saudi, mengumumkan pembatalan perjanjian pertahanan bersama dengan UEA dan menuntut penarikan pasukan Emirat dari seluruh wilayah Yaman dalam waktu 24 jam. Riyadh kemudian mengeluarkan pernyataan keras yang menuding UEA mengancam keamanan nasional Saudi, tudingan yang dibalas Abu Dhabi dengan menyebutnya sebagai langkah putus asa.
Meski UEA menyatakan persetujuan untuk menarik pasukan dan berupaya meredam konfrontasi terbuka, berbagai sumber di lapangan menilai situasi masih jauh dari stabil. Indikasi yang ada justru menunjukkan konflik kian kompleks dan belum memperlihatkan tanda-tanda mereda.
