Konvoi Militer AS Dikabarkan Hengkang dari Pangkalan Ayn al-Assad
POROS PERLAWANAN – Sumber yang terpercaya melaporkan pergerakan konvoi militer pertama dari pangkalan Ayn al-Assad di barat Provinsi Anbar. Langkah ini dianggap sebagai awal dari penarikan bertahap pasukan AS dari Irak.
“Pagi ini, puluhan truk besar berangkat dari Ayn al-Assad di bawah pengamanan ketat dan pengawalan beberapa helikopter,” kata sumber tersebut dalam wawancara dengan Baghdad Today pada Kamis 1 Januari, Fars memberitakan.
Sumber tersebut mengatakan bahwa tujuan pasti konvoi ini belum jelas, apakah menuju pangkalan al-Harir di Erbil atau akan melewati salah satu pos perbatasan dengan Suriah menuju pangkalan AS di al-Hasakah.
Sumber tersebut melaporkan bahwa ini adalah konvoi militer pertama pada tahun 2026 dan kemungkinan merupakan tanda baru penarikan sebagian pasukan AS, yang diperkirakan akan sepenuhnya mengakhiri kehadiran mereka di pangkalan tersebut dalam beberapa bulan mendatang.
Baghdad dan Washington mencapai kesepakatan pada September 2024 untuk mengakhiri kehadiran militer AS di Irak dan secara bertahap mengurangi pasukan di negara tersebut. Berdasarkan kesepakatan ini, kehadiran pasukan koalisi di pangkalan-pangkalan utama seperti Ayn al-Assad dan Victoria di Baghdad dijadwalkan berakhir pada September 2025. Kehadiran AS di Irak dimulai setelah invasi 2003. Kehadiran ini dikurangi untuk sementara pada 2011. Tetapi pada 2014, setelah munculnya kelompok teroris ISIS, pasukan koalisi internasional yang dipimpin AS kembali ke Irak.
Pada tahun 2020, Parlemen Irak mengesahkan resolusi resmi untuk mengusir personel militer asing dari negara tersebut. Resolusi tersebut disahkan pada Januari 2020, hanya beberapa hari setelah pembunuhan Komandan Pasukan Quds IRGC, Jenderal Qassem Soleimani dan Wakil Kepala al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis. Ini adalah sebuah operasi yang dilakukan oleh AS dengan melanggar kedaulatan Irak.
Resolusi tersebut mendesak Pemerintah Irak saat itu untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing di wilayah Irak dan membatalkan semua perjanjian dengan koalisi internasional. Meskipun resolusi tersebut disetujui oleh mayoritas besar anggota Parlemen Irak, AS tidak mematuhinya.
