Gedung Putih: Awak Kapal Tanker Berbendera Rusia Berpotensi Dipindahkan ke AS
POROS PERLAWANAN — Gedung Putih mengonfirmasi penyitaan kapal tanker yang dikaitkan dengan Venezuela oleh Amerika Serikat dan menyatakan bahwa awak kapal berbendera Rusia yang ditahan berpotensi dipindahkan ke wilayah AS untuk menjalani proses hukum.
Mengutip IRNA, Kamis (8/1/2026), juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Rabu waktu setempat bahwa penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah yudisial. Ia menyatakan awak kapal dagang yang disita pada Rabu pagi akan dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili jika diperlukan.
Pada hari yang sama, Komando Eropa Amerika Serikat mengumumkan penyitaan sebuah kapal tanker Rusia yang dikaitkan dengan Venezuela di Atlantik Utara. Menurut pernyataan komando tersebut, kapal itu telah menjadi target pencarian selama beberapa pekan.
Beberapa jam kemudian, Komando Selatan AS mengumumkan penyitaan kapal tanker lain, M/T Sophia, di wilayah Laut Karibia.
Militer AS juga menyatakan telah menyita kapal tanker minyak Bella 1 dengan alasan melanggar sanksi Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan Associated Press. Sebuah kapal Penjaga Pantai AS mengejar kapal tersebut hingga perairan antara Skotlandia dan Islandia setelah kapal itu berupaya menghindari blokade.
Leavitt menegaskan bahwa kapal tanker berbendera Rusia tersebut mengangkut minyak yang dikenai sanksi dan berada di bawah perintah penyitaan yudisial. “Para awak kapal dapat dituntut atas dugaan pelanggaran hukum federal dan akan dibawa ke Amerika Serikat untuk proses hukum jika diperlukan,” ujarnya.
Amerika Serikat sebelumnya telah beberapa kali menyita kapal tanker minyak Venezuela. Sejumlah negara menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
Media Amerika melaporkan, pemerintahan Presiden Donald Trump secara selektif mencabut sebagian sanksi untuk memungkinkan pengangkutan dan penjualan minyak Venezuela ke pasar global.
Dalam pernyataan terpisah, Leavitt mengatakan, pemerintahan Trump menjalin koordinasi erat dengan otoritas sementara Venezuela. Ia menyatakan, otoritas tersebut berada dalam pengaruh Amerika Serikat dan telah menyetujui pelepasan minyak yang disita ke AS.
Leavitt juga mengatakan masih terlalu dini untuk mengumumkan jadwal pemilihan umum di Venezuela.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan, pemerintahan Trump memiliki rencana bertahap untuk Venezuela yang mencakup stabilisasi, pemulihan, dan transisi politik.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada Sabtu, 3 Januari 2026, militer AS melancarkan operasi di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya. Keduanya kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili.
Maduro dan istrinya pertama kali dihadapkan ke Pengadilan Federal Manhattan, New York, pada 5 Januari 2026. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 16 Maret.
Tindakan militer Amerika Serikat tersebut memicu reaksi internasional, dengan sejumlah negara menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
