Rumus Kudeta Tidak Efektif di Iran

POROS PERLAWANAN — Redaktur surat kabar Kayhan, Hossein Shariatmadari menilai upaya kudeta tidak efektif menggoyang Republik Islam Iran. Pandangan tersebut disampaikan dalam tulisan berjudul “Formul-e Kudeta dar Iran Na-karamad ast” yang terbit Rabu 18 Februari.

Tulisan itu mengulas pengalaman Iran menghadapi tekanan politik dan keamanan sejak awal Revolusi. Shariatmadari menyoroti periode akhir 1980-an saat sejumlah pejabat tinggi negara gugur dalam rentang waktu singkat. Korban mencakup presiden, perdana menteri, ketua mahkamah agung, anggota parlemen, menteri, serta pejabat lain.

Situasi tersebut dinilai tidak melemahkan struktur negara. Iran tetap bertahan di tengah perang dan rangkaian upaya kudeta. Menurut analisis itu, daya tahan sistem politik Iran bertumpu pada dukungan publik dan struktur kekuasaan yang tidak terpusat pada individu.

Pandangan serupa dikaitkan dengan pernyataan mantan Direktur MI6, John Sawers. Sawers menilai legitimasi politik Iran bersumber dari keyakinan agama masyarakat. “Rakyat Iran menganggap Republik Islam berasal dari prinsip-prinsip Islam dan keyakinan agama mereka, dan karena alasan ini mereka menghadapi lawan negara dengan semangat pengorbanan,” kata Sawers seperti dikutip dalam tulisan tersebut.

Tulisan itu juga mengacu pada pidato Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei terkait mobilisasi publik dalam sejumlah peringatan Revolusi. Pawai massa disebut berperan menggagalkan skenario destabilitas politik. “Apa yang terjadi bukan gerakan spontan, melainkan kudeta terencana yang dihancurkan di bawah kaki bangsa Iran,” demikian kutipan pidato yang disertakan.

Analisis Kayhan menilai formula kudeta konvensional bergantung pada penguasaan pusat kekuasaan negara. Model tersebut dinilai sulit diterapkan di Iran. Struktur politik dianggap berbasis partisipasi publik, sehingga perubahan aktor politik tidak otomatis menggeser legitimasi sistem.

Tulisan itu juga menyoroti tekanan eksternal melalui sanksi ekonomi, perang informasi, serta operasi pengaruh di ruang digital. Langkah tersebut dipandang menarget dukungan masyarakat sebagai fondasi kekuasaan.

Contoh yang diangkat mencakup Resolusi Sanksi 1929 tahun 2010. Dalam tulisan itu, pernyataan pejabat Amerika Serikat dikutip untuk menggambarkan arah kebijakan sanksi. Hillary Clinton disebut mengatakan sanksi menyasar masyarakat yang dianggap mendukung pemerintah. Mike Pompeo dikutip menyampaikan pandangan serupa saat menjabat Menteri Luar Negeri.

Tulisan tersebut menyimpulkan ketahanan politik Iran bergantung pada mobilisasi publik, legitimasi ideologis, dan struktur kekuasaan yang tersebar. Faktor itu dinilai membuat pendekatan kudeta atau tekanan eksternal sulit menghasilkan perubahan sistemik dalam waktu singkat.