Iran Tantang Donald Trump Soal Data Korban Kerusuhan
POROS PERLAWANAN — Menteri Luar Negeri Iran Sayyid Abbas Araqchi merespons klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait angka korban kerusuhan dengan menegaskan pentingnya verifikasi berbasis data. Pernyataan disampaikan melalui akun media sosial resmi di tengah perdebatan publik mengenai statistik korban.
Mengutip IRNA, Araqchi menyatakan pemerintah Iran telah membuka data korban secara transparan. “Sejalan dengan komitmen transparansi kepada publik, pemerintah Iran telah menerbitkan daftar lengkap 3.117 korban operasi teroris terbaru, termasuk sekitar 200 anggota pasukan keamanan,” tulisnya.
Araqchi menegaskan setiap pihak yang meragukan angka tersebut perlu menyampaikan sanggahan berbasis bukti. “Jika ada yang meragukan keakuratan data kami, sampaikan dengan bukti,” tulisnya.
IRNA melaporkan Kantor Presiden Iran sebelumnya mempublikasikan daftar 2.986 korban meninggal setelah verifikasi kedokteran forensik nasional dan pencocokan dengan sistem Organisasi Pencatatan Sipil. Publikasi dilakukan sebagai bagian dari kebijakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Selisih antara angka awal dan data terverifikasi dijelaskan berkaitan dengan identitas korban yang belum terkonfirmasi serta perbedaan pencatatan administrasi kependudukan. Pemerintah menyatakan pembaruan data akan diumumkan setelah proses verifikasi lanjutan selesai.
Dalam pernyataan resmi, Kantor Presiden menegaskan seluruh korban merupakan warga negara yang harus mendapat perhatian negara. “Semua korban dari insiden dan kerusuhan terbaru merupakan warga negara yang harus dihormati. Tidak seorang pun yang berduka boleh dibiarkan tanpa perhatian,” bunyi pernyataan tersebut.
Pemerintah juga menyiapkan sistem verifikasi publik untuk menerima informasi tambahan dari masyarakat. Mekanisme tersebut dirancang agar proses klarifikasi berjalan tanpa hambatan administratif serta tetap menjaga martabat dan privasi keluarga korban.
Perdebatan mengenai angka korban menjadi bagian dari dinamika politik dan diplomatik antara Teheran dan Washington, sekaligus mencerminkan sensitivitas isu keamanan domestik Iran.
