Moskow: Eropa Kehilangan Legitimasi dalam Perundingan Ukraina

POROS PERLAWANAN — Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan negara-negara Eropa tidak lagi memiliki legitimasi untuk terlibat dalam pembicaraan mengenai Ukraina. Pernyataan disampaikan menyusul ketegangan berkepanjangan terkait implementasi Perjanjian Minsk dan posisi negara-negara Barat dalam konflik tersebut.

Mengutip IRNA, (21/2/26), yang merujuk kantor berita TASS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan Eropa sebelumnya telah diberi ruang dalam proses negosiasi, namun tidak menjalankan kesepakatan. “Negara-negara Eropa pernah mendapat tempat dalam perundingan, tetapi mengabaikan Perjanjian Minsk,” ujarnya.

Keterlibatan Eropa pada fase awal diplomasi disebut berlangsung dengan kepercayaan penuh dari Moskow. Kepercayaan tersebut dinilai terkikis akibat perkembangan politik berikutnya. “Mereka diperlakukan dengan hormat dan dipercaya. Tindakan selanjutnya menimbulkan pertanyaan serius,” katanya.

Pernyataan itu juga menyoroti kedekatan sejumlah negara Eropa dengan pemerintah Ukraina. Menurut Moskow, hubungan tersebut memengaruhi posisi netral dalam proses diplomasi. “Negara-negara Eropa tidak seharusnya memanfaatkan situasi dan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina yang berada di bawah pengaruh mereka,” ujar Zakharova.

Keterlibatan kembali dalam perundingan dinilai bergantung pada pemulihan kepercayaan. Pihak Eropa diminta menunjukkan kepatuhan terhadap norma serta kewajiban internasional sebelum kembali duduk dalam forum diplomasi.

Moskow juga menilai perjanjian internasional pada masa lalu dimanfaatkan untuk memberi ruang bagi Kiev memperkuat kemampuan militernya. “Kembalinya mereka ke meja perundingan bergantung pada kesediaan mematuhi aturan yang berlaku,” ujarnya.

Perjanjian Minsk sendiri dirumuskan pada 2014 untuk menghentikan konflik di Donbas dengan melibatkan Ukraina, Rusia, serta Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, dimediasi Prancis dan Jerman. Kesepakatan ditandatangani pada 2015 setelah rangkaian negosiasi panjang.

Dalam pernyataan lain di program Right to Know di saluran TVC, pihak Kementerian Luar Negeri Rusia menilai politisi Barat memiliki agenda berbeda dari komitmen yang disampaikan kepada publik internasional. Implementasi kesepakatan disebut memberi waktu bagi Kiev melakukan konsolidasi militer dan membangun dukungan eksternal.

Penilaian serupa pernah muncul dari mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Perjanjian Minsk disebut memberi ruang bagi reformasi angkatan bersenjata Ukraina serta pembentukan koalisi internasional menghadapi Rusia.

Polemik tersebut kembali menegaskan rapuhnya kepercayaan antaraktor dalam konflik Ukraina, sekaligus menunjukkan jalur diplomasi masih berada dalam tekanan politik dan keamanan kawasan.