‘Dewan Perdamaian’ atau ‘Baiat’ Sekumpulan Pengagum Trump?

POROS PERLAWANAN – ‘Proyek perdamaian’ Trump disambut dengan dingin secara global. Dari 50 negara yang diundang ke “Dewan Perdamaian,” hanya 26 negara yang menandatangani piagam Dewan tersebut. Alasan penarikan diri diplomatik ini adalah kekuasaan tak terbatas Presiden AS di dalam Dewan tersebut.

Diberitakan Fars, surat kabar al-Quds al-Arabi dalam tajuk utamanya pada Sabtu 21 Februari membahas pembentukan “Dewan Perdamaian” atas inisiatif Trump ini. Al-Quds al-Arabi menulis bahwa meskipun Dewan ini diluncurkan dengan dukungan perwakilan dari 50 negara, ia menghadapi keraguan dan tantangan serius sejak langkah pertama dan tampaknya telah menjadi platform untuk mewujudkan tujuan politik sepihak Washington dan Tel Aviv.

“Perwakilan dari 50 negara menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang diluncurkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Namun hanya 26 dari negara-negara yang diundang yang menandatangani piagam Dewan. fakta ini mendorong Trump untuk memperingatkan adanya tekanan yang diterapkan pada negara-negara yang menolak menandatangani, sambil bersikeras bahwa ‘pada akhirnya, semua akan bergabung’.”

Menurut al-Quds al-Arabi, pembentukan Dewan ini, dengan struktur yang ditentukan oleh Trump, menuai kritik luas. Di antaranya adalah kritik bahwa Dewan memiliki wewenang yang sangat luas dan piagamnya tidak menentukan masa jabatan tetap untuk kepemimpinan Trump.

Selain itu, Trump memiliki hak eksklusif untuk memilih Dewan Eksekutif, membentuk, mengubah, dan membubarkan Badan-badan afiliasi Dewan, serta menjadi otoritas tunggal dalam menafsirkan piagam, melaksanakan ketentuan-ketentuannya, dan menyetujui amandemen. Ia bahkan memiliki hak untuk membubarkan Dewan secara keseluruhan.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengkritik Dewan Perdamaian, dengan mengatakan bahwa Dewan tersebut merupakan alat pribadi di tangan Trump yang membebaskannya dari pertanggungjawaban terhadap Palestina atau PBB.

Beberapa negara Eropa juga mengekspresikan keraguan terhadap tujuan Dewan tersebut. Kebingungan di kalangan Eropa menjadi jelas ketika Kementerian Luar Negeri Prancis mengumumkan pada Jumat kemarin bahwa pihaknya terkejut Komisi Eropa telah mengirim perwakilan ke pertemuan di Washington. Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan bahwa delegasi yang dikirim tidak memiliki mandat untuk mewakili negara-negara anggota.

Terkait isu Gaza, yang menjadi alasan dibentuknya Dewan, Trump mengumumkan alokasi $10 miliar untuk Dewan guna membiayai rekonstruksi Gaza. Gedung Putih juga mengumumkan bahwa sekitar $6,5 miliar janji dana telah diterima dari negara-negara lain. Dana tersebut akan disimpan dalam rekening khusus di Bank Dunia untuk dikelola oleh Dewan. Namun, Trump menjadikan janji ‘rekonstruksi’ tersebut bergantung pada syarat “deklarasi kesiapan penuh Hamas untuk melucuti senjata.” Dia memberikan kelompok tersebut batas waktu 60 hari, yang disertai dengan ancaman Israel untuk melanjutkan perang.

Meskipun pembicaraan tampaknya benar-benar berfokus pada “rekonstruksi” Gaza, proyek Trump, yang tidak menetapkan jadwal atau peta jalan untuk penarikan Israel dan tidak mewajibkan Rezim Zionis untuk melakukan apa pun, membuka jalan bagi penguatan proyek pemukiman Israel di Tepi Barat dan memperluasnya ke wilayah Gaza yang diduduki setelah mengusir penduduknya dan menghancurkan infrastrukturnya.

Kehadiran Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar dalam pertemuan Dewan juga bertujuan untuk menunda waktu dan menaikkan batas tuntutan Israel. Di saat yang sama, realitas pembangunan pemukiman terus diterapkan di lapangan dan upaya dilakukan untuk memicu kemungkinan perang melawan Iran.

Dengan demikian, Kabinet Israel mencapai dua tujuan utamanya: menarik Washington ke dalam perang yang telah lama dipicu oleh Netanyahu, dan membuka jalan untuk menyelesaikan proyek lamanya tentang pembersihan etnis dan penghapusan total proyek politik Palestina.

“Dengan kembali menyiratkan bahwa peran Dewan suatu hari nanti mungkin melampaui PBB, Trump sekali lagi membuka pintu bagi Dewan untuk menggantikan PBB. Dia juga menggunakan pertemuan ini untuk melanjutkan bab-bab ‘Dewan Perang’ terhadap Iran, memberikan batas waktu kepada penguasa Iran untuk menandatangani ‘perjanjian yang berharga.’ Jika tidak, mereka akan menghadapi ‘hal-hal buruk.’”

“Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi beberapa Kepala Negara untuk menunjukkan loyalitas mereka kepada Trump; seperti yang dilakukan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban dan Perdana Menteri Paksitan, Shahbaz Sharif. Mereka memuji ‘peran’ Trump dalam menyelesaikan sengketa internasional. Dengan demikian. pertemuan tersebut tampak seperti pijakan bagi Trump untuk mengendalikan dunia dan tempat bagi para pemimpin dunia untuk menyatakan kesetiaan mereka kepadanya,” pungkas al-Quds al-Arabi.