Rezim Trump Ancam Cabut Izin Operasional Media yang Tolak Sensor Berita Perang dengan Iran

POROS PERLAWANAN – Di tengah ketidakjelasan strategi dalam perang dan meningkatnya penolakan publik, Donald Trump menuduh media melakukan “pengkhianatan” dan “menyebarkan kebohongan”. Dengan cara mengancam akan mencabut izin operasional mereka, Pemerintahan Trump berusaha mengendalikan liputan berita mengenai konflik ini.

Dikutip Tasnim dari Reuters, Trump bersama para sekutunya, telah melancarkan serangan baru terhadap lembaga-lembaga berita terkait liputan mereka mengenai perang dengan Iran. Hal ini terjadi di tengah upaya Pemerintah AS untuk menggambarkan konflik tersebut sebagai sebuah keberhasilan. Namun berbagai dokumen dan laporan menunjukkan kurangnya perencanaan Gedung Putih dalam perang ini, juga mengungkap bahwa Trump sedang menghadapi tekanan di dalam negeri. Tekanan yang meningkat terhadap media tampaknya merupakan reaksi langsung terhadap gelombang kritik domestik yang semakin besar terhadap kebijakan perang Pemerintah AS.

Kekacauan dan Penyesalan para Penasihat atas Keputusan untuk Berperang

Sebuah laporan baru dari Axios, yang diterbitkan pada Senin 16 Maret lalu, mengungkapkan bahwa beberapa anggota lingkaran dalam Trump mengalami “penyesalan pembeli” atas keputusan untuk berperang dengan Iran. Menurut laporan tersebut, para pejabat kunci enggan berperang atau menginginkan lebih banyak waktu, tetapi Trump pada akhirnya mengabaikan keraguan mereka, dengan mengatakan, “Saya hanya ingin melakukannya.”

Seorang sumber mengatakan kepada Axios bahwa Trump, yang mengandalkan keberhasilan Militer di masa lalu, telah melebih-lebihkan kemampuannya untuk menggulingkan Pemerintah Iran tanpa menggunakan pasukan darat. Sumber tersebut menambahkan bahwa Trump “telah mabuk terbuai oleh kesuksesannya sendiri”. Pemerintahan awalnya memperkirakan operasi akan berlangsung selama empat hingga enam minggu, tetapi para pejabat kini bersiap menghadapi krisis yang akan berlangsung hingga September.

Sebuah laporan analitis dari San Juan Daily Star menyoroti ketiadaan rencana Trump dan menulis: “Presiden AS telah memulai perang tanpa rencana untuk mengakhirinya”. Laporan tersebut menekankan bahwa Trump telah mengabaikan peringatan dari Penasihat Militer seniornya, Jenderal Dan Caine, sebelum perang. Caine telah memperingatkan bahwa Iran akan bereaksi dengan menutup Selat Hormuz, tetapi Trump yakin Iran akan menyerah sebelum menutup Selat tersebut; sebuah prediksi yang terbukti salah.

Tekanan dan Penentangan Domestik, Bahkan di Kalangan Pendukung Trump

Jajak pendapat yang kredibel menunjukkan penolakan publik yang luas terhadap perang ini. Menurut jajak pendapat bersama Reuters/Ipsos pada 1 Maret, hanya seperempat warga Amerika yang mendukung serangan Februari terhadap Iran.

Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar setengah dari peserta –termasuk seperempat dari Partai Republik– percaya bahwa Trump lebih cenderung menggunakan kekuatan Militer daripada menahan diri. Setidaknya 13 personel Militer Amerika juga telah kehilangan nyawa dalam konflik sejauh ini, sementara jelas bahwa Pemerintahan Trump berusaha menyensor dan meremehkan berita tentang korban militer.

Seorang pakar politik di Universitas Columbia, Lincoln Mitchell mengatakan kepada Ukrinform bahwa bahkan pendukung Trump pun tidak menyambut baik perang ini. Dia mengatakan, “Saya tidak melihat adanya antusiasme terhadap perang ini. Bahkan orang-orang yang secara ideologis berada di sayap kanan dan umumnya mendukung Trump – saya tidak melihat mereka antusias terhadap perang ini.”

Podcaster berpengaruh, Joe Rogan, dengan lebih dari 16 juta pengikut yang pernah mendukung Trump pada tahun 2024, mengatakan, “Dia mencalonkan diri dengan janji kampanye ‘mengakhiri perang-perang bodoh dan tak bermakna’, Kini kita justru menghadapi perang yang alasannya pun tak bisa kita jelaskan dengan jelas. Itulah sebabnya begitu banyak orang merasa dikhianati.”

Seorang komentator konservatif yang sebelumnya memiliki akses ke Gedung Putih, Tucker Carlson menggambarkan serangan udara terhadap Iran sebagai hal yang “menjijikkan dan jahat”.

Retakan dalam Koalisi MAGA dan Ketakutan terhadap Berulangnya Perang Vietnam

Kantor berita Xinhua dalam laporan terperincinya menyoroti lima tekanan nyata terhadap Pemerintahan Trump: penolakan publik, hasil pemungutan suara yang ketat di Kongres (mayoritas rapuh dengan selisih hanya enam atau tujuh suara), logika perang yang kabur (ketidakmampuan menjelaskan “tujuan akhir” dan “hari setelahnya”), kerusakan pada ekonomi dan mata pencaharian rakyat (kenaikan harga bensin sebesar 48 Sen dalam seminggu), serta meningkatnya korban militer.

Laporan Xinhua juga menyoroti perpecahan dalam koalisi MAGA, dengan mencatat bahwa mantan Anggota Kongres Republik, Marjorie Taylor Greene secara terbuka menentang perang tersebut dan menyebutnya sebagai “pembunuhan anak”.

Sementara itu, mantan Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton, telah memperingatkan bahwa “persiapan yang tidak memadai” akan menghalangi AS untuk mewujudkan pergantian rezim di Iran. Ia menekankan bahwa Trump memasuki perang tanpa mempersiapkan opini publik dan tanpa mendapatkan dukungan Kongres. Mantan Menteri Luar Negeri AS, Condoleezza Rice merujuk pada kebingungan mengenai tujuan perang dan mengatakan, “Pergantian rezim sangat sulit dilakukan melalui serangan udara.”

Reaksi Keras Trump terhadap Kritik: Menyerang Media Secara Langsung

Di tengah meningkatnya tekanan domestik ini, Trump dan sekutunya telah melancarkan kampanye baru melawan media. Menurut Reuters, serangan-serangan ini, yang semakin gencar dalam beberapa hari terakhir, mencakup ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap jurnalis dan organisasi berita.

Pada Jumat, Menteri Perang AS, Pete Hegseth secara khusus menargetkan CNN dalam konferensi pers. Dia menyebut laporan dokumenter yang mengungkap upaya Pemerintah meremehkan ancaman terhadap kapal tanker minyak di Selat Hormuz sebagai “sangat konyol”. Hegseth menyentil David Allison, pemilik baru jaringan tersebut (putra sekutu Trump, Larry Ellison) dan mengatakan bahwa akan semakin baik jika dia semakin cepat mengambil alih jaringan tersebut.

Melalui sebuah email, Gedung Putih juga menuduh CNN “berbohong” untuk merusak “kesuksesan yang menentukan” dari operasi militer tersebut. Sebagai tanggapan, Pemimpin CNN, Mark Thompson menegaskan, “Kami tetap pada liputan kami.”

Kepala Komisi Komunikasi Federal (FCC), Brendan Carr, pada Sabtu lalu memperingatkan jaringan berita bahwa jika mereka menyiarkan “berita palsu”, mereka memiliki kesempatan untuk “memperbaiki arah” mereka atau sebaliknya perpanjangan lisensi mereka akan terancam. Peringatan ini muncul di saat FCC belum pernah mencabut izin jaringan mana pun terkait konten berita dalam 40 tahun terakhir, dan tindakan semacam itu akan menghadapi tantangan hukum berdasarkan Amandemen Pertama (kebebasan pers).

Dalam pernyataan terbarunya yang paling keras, melalui platform media sosialnya, Truth Social, pada Minggu malam lalu Trump menuduh media “berita palsu” berkolusi dengan Iran. Ia menuding bahwa media-media tersebut menyebarkan gambar yang dihasilkan AI yang memperlihatkan kapal induk Amerika Serikat terbakar dan menuduh mereka melakukan “pengkhianatan”. Tuduhan pengkhianatan dalam hukum AS dapat berujung pada hukuman mati.

Menteri Keuangan, Scott Bessent mengatakan kepada CNBC bahwa liputan media arus utama mengenai perang disebabkan oleh “ketidakpedulian terhadap Trump”. Juru Bicara Gedung Putih, Olivia Wells mendukung Trump dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Presiden Trump benar. Banyak pihak di media bekerja keras untuk mendiskreditkan Presiden Trump, Pemerintahannya, dan Militer Amerika Serikat, sementara pada saat yang sama membiarkan Rezim yang telah membunuh warga Amerika selama hampir 50 tahun. Ini benar-benar memalukan.”

Direktur Knight First Amendment Institute di Universitas Columbia, Jamil Jaffer menanggapi serangan tersebut, dengan mengatakan, “Presiden Trump bebas mengkritik liputan berita yang menurutnya tidak akurat atau tidak adil, tetapi Amandemen Pertama memberikan hak kepada organisasi berita untuk memutuskan sendiri apa yang akan dilaporkan dan bagaimana cara melaporkannya. Ini adalah landasan Konstitusi, jika memang ada yang demikian.”

Eskalasi serangan terhadap media tampaknya bertepatan dengan meningkatnya biaya perang dan jumlah korban jiwa. Kenaikan harga bahan bakar dan pupuk kimia telah sangat memukul kelas menengah dan petani Amerika. Menurut laporan, harga bensin telah naik 48 Sen dalam satu minggu, dan biaya harian perang telah mencapai satu miliar Dolar. Petani Amerika, terutama di Negara Bagian Midwest yang bergantung pada pupuk kimia, menghadapi kenaikan harga yang tajam.

Seorang konsultan Partai Republik, Jeanette Hoffman mengatakan kepada Reuters bahwa Pemerintahan Trump cukup berhasil dalam memengaruhi media. Sebagai contoh, ia mengutip keputusan Paramount untuk membayar Trump $16 juta sebagai ganti rugi guna menyelesaikan gugatan hukumnya terhadap CBS. Hoffman menambahkan, “Banyak dari perusahaan-perusahaan ini rentan terhadap ancaman Pemerintah, terutama ketika kesepakatan dan merger mereka terancam di Komisi Komunikasi Federal –seperti halnya dengan CNN– sehingga kita mungkin melihat beberapa di antaranya mempertimbangkan kembali strategi liputan dan pelaporan mereka.”

Para analis memperkirakan bahwa seiring mendekatnya pemilihan sela bulan November, tekanan terhadap Trump akan meningkat.