Gerakan Amal Tolak Tegas Kontak dengan Israel, Sebut Mekanisme Gencatan Senjata Jadi ‘Jalan Utama Hentikan Agresi’
POROS PERLAWANAN — Dilansir dari Al Mayadeen, Gerakan Amal kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap segala bentuk normalisasi maupun kontak langsung dengan Israel, di tengah meningkatnya tekanan politik dan militer yang dihadapi Lebanon. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas dinamika terbaru yang melibatkan pejabat diplomatik Lebanon dan Israel di bawah naungan Amerika Serikat.
Kepala Badan Eksekutif Gerakan Amal, Mustafa al-Fouani pada Selasa 14 April menegaskan bahwa pihaknya “menolak sepenuhnya segala bentuk komunikasi langsung dengan Israel”, seraya menekankan bahwa jalur tersebut bukanlah solusi bagi krisis yang tengah berlangsung.
Ia menambahkan bahwa mekanisme pemantauan gencatan senjata tetap menjadi satu-satunya kerangka kerja yang sah dan efektif untuk menghentikan agresi serta memastikan implementasi penuh dari perjanjian yang telah disepakati. Menurutnya, mekanisme ini bersifat praktis dan operasional dalam menjaga stabilitas serta mencegah eskalasi lebih lanjut.
Pernyataan ini disampaikan menyusul pertemuan antara Duta Besar Lebanon untuk Washington, Nada Hamadeh Moawad dan perwakilan Israel di markas Departemen Luar Negeri AS. Pertemuan tersebut menuai kritik luas, terutama karena terjadi saat Israel masih melancarkan serangan di sejumlah wilayah Lebanon.
Dalam perkembangan yang sama, pihak Israel dilaporkan mengajukan sejumlah proposal kontroversial, termasuk rencana membagi wilayah Lebanon selatan menjadi tiga zona. Dua di antaranya disebut akan berada di bawah pendudukan untuk melemahkan Perlawanan, sementara zona ketiga akan berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Lebanon dengan agenda pelucutan senjata.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syekh Naim Qasim turut menyuarakan penolakan keras terhadap wacana negosiasi langsung. Ia menggambarkan langkah tersebut sebagai “sia-sia” dan bentuk konsesi sepihak yang tidak menguntungkan Lebanon.
“Menyerah dan membuka dialog langsung dengan Israel bukanlah sebuah pilihan,” tegas Syekh Naim Qasim. Ia memperingatkan bahwa setiap upaya menuju normalisasi tanpa konsensus nasional yang luas merupakan kesalahan politik serius yang berpotensi merusak stabilitas internal.
Lebih lanjut, Syekh Naim Qasim menekankan bahwa keputusan strategis semacam ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama seluruh elemen nasional, bukan hasil tekanan eksternal atau keputusan sepihak Pemerintah. Ia juga mengingatkan bahwa mengabaikan peran Perlawanan dalam proses politik hanya akan menguntungkan pihak lawan.
Di tengah meningkatnya ketegangan, seruan pun disampaikan kepada Pemerintah Lebanon untuk meninjau kembali kebijakan yang dianggap menyimpang dari prinsip kedaulatan. Syekh Naim Qasim menegaskan bahwa menjaga persatuan nasional merupakan kunci dalam menghadapi tekanan geopolitik yang terus meningkat.
Situasi ini mencerminkan titik kritis dalam dinamika politik Lebanon, ketika pilihan antara perlawanan dan kompromi kembali menjadi perdebatan utama di tengah bayang-bayang agresi yang belum mereda.