Syekh Naim Qasim: Hizbullah Tolak Negosiasi Langsung dengan Israel
POROS PERLAWANAN — Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syekh Naim Qasim menegaskan akan merespons setiap pelanggaran gencatan senjata di Lebanon selatan dan menolak melakukan negoisasi langsung dengan Israel. Pernyataan itu disampaikan Sabtu malam dalam keterangan resmi tentang situasi pascagencatan senjata.
Mengutip Al-Mayadeen, pada Minggu 19 April, Syekh Naim menyatakan dinamika lapangan menjadi penentu arah kebijakan. Hasil operasi militer harus dikonversi menjadi tekanan politik agar Israel memenuhi hak Lebanon atas wilayah dan kedaulatan, dalam kerangka nasional yang menutup ruang intervensi asing.
Ia menyebut gencatan senjata tidak akan tercapai tanpa perlawanan bersenjata di wilayah selatan. Perlawanan tersebut, menurutnya, menunjukkan daya tahan tinggi di tengah ketimpangan kekuatan militer.
Syekh Naim menegaskan kemampuan tempur Hizbullah bertumpu pada keyakinan, tekad, dan kapasitas operasional yang menjadi penyeimbang kekuatan lawan.
Ia juga menyinggung pihak internal yang dinilai melemahkan semangat perlawanan. Hal itu, menurut dia, tidak menghambat operasi di lapangan, dengan dukungan masyarakat lintas kelompok di wilayah selatan.
Syekh Naim menyampaikan apresiasi kepada Iran dan Pakistan atas dukungan terhadap penghentian konflik, dan menyebut tekanan politik serta langkah regional berkontribusi pada tercapainya gencatan senjata.
Berkaitan dengan dokumen yang dirilis United States Department of State mengenai kesepakatan April 2026, Syekh Naim menilai dokumen tersebut tidak berdampak praktis dan mencederai kedaulatan Lebanon. Ia menolak klaim persetujuan resmi Pemerintah Lebanon.
Syekh Naim juga menolak negosiasi langsung dengan Israel dan menyebutnya sebagai tekanan politik yang merugikan posisi Lebanon.
Menurutnya, gencatan senjata harus mencakup penghentian total seluruh aksi militer. Pihaknya, katanya, tetap siaga dan siap merespons setiap pelanggaran.
Untuk tahap lanjutan, Syekh Naim menetapkan lima prioritas: penghentian permanen operasi militer di seluruh Lebanon, penarikan pasukan Israel dari Wilayah yang Diduduki, pembebasan tahanan, pemulangan warga ke wilayah perbatasan, serta rekonstruksi dengan dukungan internasional.
Pernyataan ditutup dengan ajakan memperkuat kerja sama nasional antara kekuatan politik, masyarakat, dan institusi negara guna menjaga kedaulatan dan stabilitas Lebanon.
