Bantah Pernyataan Trump, Iran Tegas Tolak Kirim Uranium ke AS
POROS PERLAWANAN — Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh menegaskan tidak akan ada transfer material nuklir yang diperkaya ke Amerika Serikat, menyusul pernyataan kontroversial Presiden Donald Trump tentang kemungkinan mengambil “nuclear dust” dari Iran.
Dalam wawancara dengan Associated Press (AP), pada Minggu 19 April, Khatibzadeh menyebut gagasan tersebut sebagai “non-starter” dan menegaskan Teheran siap membahas kekhawatiran yang relevan, tetapi menolak tuntutan yang dinilai tidak realistis. Pernyataan ini mempertegas garis merah Iran dalam isu sensitif program nuklirnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tuntutan “berlebihan” Washington menjadi penghambat utama dimulainya putaran negosiasi berikutnya, setelah pertemuan terakhir di Islamabad awal bulan ini. Menurutnya, posisi AS belum bergeser cukup jauh untuk memungkinkan perundingan lanjutan.
Teheran, lanjut Khatibzadeh, mendorong finalisasi “kerangka kesepakatan” sebelum kembali ke meja dialog, guna memastikan arah negosiasi lebih terstruktur dan menghindari kebuntuan berulang.
Sebelumnya, pada 7 April, Trump mengumumkan jeda dua pekan dalam eskalasi militer dan menyebut proposal gencatan senjata 10 poin dari Iran sebagai dasar yang “dapat dikerjakan”. Proposal tersebut mencakup penghentian penuh agresi, pencabutan sanksi yang dianggap ilegal, serta kompensasi atas kerusakan akibat aksi militer AS dan Israel.
Namun, pascaperundingan, AS dilaporkan belum mencabut tekanan maritim terhadap Iran, termasuk upaya pembatasan akses pelabuhan dan jalur pelayaran. Sebagai respons, Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz, menyebut sikap Washington sebagai pelanggaran terhadap semangat gencatan senjata.
Menanggapi sanksi ekonomi, Khatibzadeh menilai kebijakan tersebut sebagai “terorisme ekonomi” yang menargetkan masyarakat Iran. Ia menegaskan bahwa setiap penghentian konflik harus mencakup seluruh front regional, termasuk Lebanon, serta memperingatkan bahwa Iran akan merespons jika tekanan militer berlanjut.
Dengan posisi kedua pihak yang tetap keras, peluang dimulainya kembali negosiasi dalam waktu dekat kian menyempit, sementara ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi global terus meningkat.
