Retorika Trump Tidak Akan Memaksa Tehran Mundur dari Garis Merahnya
POROS PERLAWANAN — Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa Iran tidak akan mundur dari garis merah strategisnya meskipun menghadapi ancaman dan tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam pernyataannya di platform X pada Rabu (27/5/2026), Azizi menyebut retorika Trump tidak akan memaksa Tehran mengubah posisi prinsipalnya.
“Iran tidak akan mundur dari garis merahnya karena retorika Trump,” tulis Azizi.
Ia menjelaskan bahwa garis merah Iran mencakup hak untuk memperkaya uranium, mempertahankan stok uranium hasil pengayaan, mengontrol Selat Hormuz, serta menuntut pencabutan sanksi Amerika Serikat yang disebutnya ilegal.
Azizi juga menilai Trump terus bergantian antara melontarkan ancaman dan menyerukan kesepakatan karena Washington sedang mencari jalan keluar dari kebuntuan strategis yang dihadapinya.
Pernyataan tersebut merujuk pada eskalasi terbaru antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel dalam beberapa bulan terakhir. Menurut narasi yang disampaikan pejabat Iran, serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran gagal mencapai tujuan utamanya untuk menggulingkan sistem pemerintahan Iran.
Iran juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjatanya telah melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah target strategis Amerika Serikat dan Israel di kawasan.
Dalam tahap awal responsnya, Iran menutup Selat Hormuz bagi negara-negara yang dianggap sebagai musuh dan sekutunya, sebelum kemudian menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap lalu lintas maritim di jalur tersebut.
Langkah itu disebut memicu gejolak di pasar energi global, termasuk kenaikan harga bahan bakar di Amerika Serikat yang berdampak pada menurunnya popularitas Donald Trump.
Di tengah situasi tersebut, Trump pada 7 April lalu mengumumkan gencatan senjata sepihak sebelum kemudian memperpanjangnya dan membuka kemungkinan tercapainya nota kesepahaman dengan Iran.
Pernyataan Azizi sejalan dengan komentar Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Bagheri Kani, yang sebelumnya menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas di Selat Hormuz berada di bawah kewenangan negara-negara pesisir, yakni Iran dan Oman.
Bagheri Kani juga menyatakan Iran dan Oman saat ini tengah merundingkan mekanisme baru pengelolaan transit maritim di Selat Hormuz.
Selain itu, ia menegaskan bahwa stok uranium hasil pengayaan Iran tidak termasuk dalam agenda perundingan tidak langsung dengan Amerika Serikat.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia dan menjadi titik penting dalam dinamika keamanan kawasan Teluk Persia.