Perundingan Pemerintah Lebanon-Israel: Upaya Wujudkan Gencatan Senjata atau Lucuti Senjata Hizbullah?
POROS PERLAWANAN – Para pejabat Lebanon mengeklaim bahwa demi mewujudkan gencatan senjata di negara tersebut, mereka tidak punya pilihan selain bernegosiasi langsung dengan Israel. Namun sumber-sumber Zionis memiliki narasi berbeda mengenai perundingan tersebut.
Dilansir Fars, “upaya untuk memperkuat peran Militer Lebanon dan mengurangi pengaruh Hizbullah, bahkan hingga melucuti senjata dan membubarkan kemampuan militernya,” menjadi fokus pembicaraan antara Lebanon dan Israel di Washington pada hari Selasa 2 Juni 2026.
Dengan pengantar di atas, Kanal 11 Israel mengungkap sisi belakang layar negosiasi ini. Media ini melaporkan bahwa selama pertemuan di AS, delegasi Lebanon dan Israel membahas cara-cara untuk menangani senjata dan pengaruh Hizbullah di Lebanon.
Upaya ini merupakan bagian dari inisiatif Amerika untuk merancang pengaturan keamanan baru, termasuk pelatihan pasukan Lebanon dan perluasan penempatan mereka di dalam negeri.
Rencana Amerika-Israel Hadapi Hizbullah
Mengutip dari sejumlah sumber keamanan, media Zionis tersebut melaporkan bahwa Pemerintah AS sedang mempersiapkan rencana bagi pasukan Amerika untuk melatih dan memberdayakan Militer Lebanon. Menurut klaim Kanal 11, tujuannya adalah “memperkuat kapasitas Militer dalam melakukan penempatan di seluruh wilayah Lebanon.”
Sumber tersebut menyatakan, tujuan AS selanjutnya adalah memberdayakan Militer Lebanon untuk menghadapi pusat-pusat pengaruh Hizbullah di selatan Lebanon dan wilayah Beirut. Sumber-sumber itu menambahkan, Israel juga merupakan pendukung kuat rencana ini, dan bahwa pembicaraan yang sedang berlangsung antara Lebanon dan Israel berkaitan dengan hal ini.
Dengan menyatakan bahwa Israel dan Lebanon telah mencapai “kesepakatan-kesepakatan spesifik” terkait hal ini, sumber itu mengeklaim bahwa “Israel, di bawah tekanan AS, telah berjanji untuk tidak menyerang kawasan distrik selatan Beirut pada tahap ini.” Hal ini merupakan bagian dari kesepahaman yang dicapai selama negosiasi.
Menurut sumber-sumber Zionis, Israel juga telah memperoleh persetujuan Amerika agar pasukan Rezim tetap berada di wilayah-wilayah yang didudukinya di Lebanon. Israel menyebut wilayah-wilayah ini sebagai “zona keamanan” yang telah didudukinya.
Kengototan Aneh Pemerintah Lebanon untuk Bernegosiasi dengan Israel
Sebelum dimulainya putaran pembicaraan ini, Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menyatakan bahwa “tidak ada pilihan selain negosiasi”. Dia bersikeras bahwa berakhirnya perang melalui negosiasi sebagai penyerahan diri atau pemberian konsesi.
Sebaliknya, Israel terus bersikeras agar Hizbullah melucuti senjatanya, sementara Hizbullah bersikeras bahwa masalah senjatanya adalah urusan internal Lebanon dan bukan bagian dari negosiasi apa pun dengan Israel.
Laporan media Lebanon dari sumber-sumber anti-Hizbullah menunjukkan, Israel memprotes pernyataan para pejabat Hizbullah yang menolak perimbangan “penghentian serangan ke distrik selatan di Beirut sebagai imbalan atas penghentian serangan terhadap Israel”. Israel menentang karena percaya bahwa sikap tersebut mempersulit proses negosiasi.
Wakil Ketua Dewan Politik Hizbullah, Mahmoud Qamati mengumumkan, Perlawanan menolak segala bentuk kesepakatan gencatan senjata parsial, termasuk usulan agar Israel menahan diri dari menargetkan distrik selatan Beirut sebagai imbalan atas penghentian serangan Hizbullah ke bagian utara Palestina yang diduduki.
Qamatī mengatakan, Hizbullah dan Gerakan Amal “tidak pernah dan tidak akan menyetujui perimbangan distrik selatan Beirut sebagai imbalan untuk permukiman-permukiman Zionis. Hizbullah juga tidak menyetujui kesepakatan parsial apa pun.”
Seorang pejabat Pemerintah AS berkata kepada Kanal 11 Israel, pendekatan Amerika adalah “pengendalian konflik” di Lebanon dan mencegah eskalasi konflik. Namun meski demikian, mereka “tidak membatasi operasi militer di selatan Lebanon bagi pihak Zionis.”
Pejabat tersebut menekankan, Presiden AS Donald Trump telah berusaha mencegah eskalasi ketegangan, agar isu Lebanon tidak menjadi masalah utama dalam negosiasi yang sedang berlangsung antara Washington dan Teheran.
