AGSIW Rilis Analisis Terbaru Soal Hambatan Strategis Kesepakatan Teheran-Washington

POROS PERLAWANAN — Dalam analisis terbaru yang dirilis oleh Arab Gulf States Institute in Washington (AGSIW) pada 25 April 2025, bertajuk “The Obstacles to Getting to ‘Yes’ With Iran” karya Kenneth Katzman, tergambar jelas betapa terjal jalan menuju kesepakatan antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat. Lembaga pemikir ini menekankan bahwa hambatan-hambatan mendasar, khususnya terkait sanksi ekonomi dan ketidakpastian politik di Washington, mengancam untuk menggagalkan setiap peluang terciptanya perjanjian baru.

Dalam laporannya, AGSIW mengakui bahwa meski beberapa isu teknis mungkin dapat diselesaikan, persoalan sanksi tetap menjadi batu sandungan yang nyaris mustahil diatasi. Pejabat Iran telah menawarkan pengurangan cadangan uranium yang diperkaya 60 persen sebagai imbalan atas keringanan sanksi Amerika. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian menyeluruh atas masalah sanksi dinilai sangat kecil kemungkinannya.

Teheran dalam negosiasi ini tidak sekadar menuntut pencabutan sanksi kosmetik; Republik Islam mendesakkan penghapusan penuh sanksi sekunder yang dipimpin Amerika Serikat, disertai jaminan hukum yang mengikat. Laporan AGSIW menyoroti bahwa kekurangan-kekurangan mendasar dalam kesepakatan nuklir sebelumnya (JCPOA); seperti terbatasnya akses Iran terhadap sistem keuangan berbasis Dolar, harus diperbaiki dalam kerangka kesepakatan baru.

Trump dan Garis Keras Washington

AGSIW juga menegaskan bahwa dalam kerangka kebijakan luar negeri Amerika, Donald Trump dan faksi garis keras di Washington tidak pernah menempatkan diplomasi sejati sebagai prioritas, melainkan menggunakan sanksi ekonomi sebagai senjata utama untuk menekan Iran. Penolakan Trump terhadap pencabutan sanksi menjadi faktor kunci keluarnya Amerika dari JCPOA pada 2018. Tidak berhenti di situ, Trump bahkan memperluas rezim sanksi guna menerapkan strategi “Tekanan Maksimum” terhadap perekonomian Iran.

Bahkan jika Trump atau presiden sejenisnya di masa depan menunjukkan sinyal kompromi, AGSIW memperingatkan bahwa kendala hukum domestik; seperti keberadaan undang-undang sanksi yang telah disahkan Kongres, termasuk Iran Sanctions Act (ISA), tetap akan menjadi rintangan besar. Sanksi-sanksi yang diberlakukan melalui jalur legislatif hanya dapat dicabut melalui keputusan Kongres, sebuah skenario yang hampir mustahil tercapai dalam iklim politik Amerika yang dikuasai oleh faksi-faksi anti-Teheran.

Jaminan Amerika: Ilusi dalam Sistem Politik Imperialis

Lebih jauh lagi, Iran menuntut jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan kembali menarik diri dari kesepakatan di masa depan. Namun, dalam realitas sistem politik Amerika, seorang presiden baru dapat dengan mudah membatalkan perjanjian eksekutif pendahulunya, kecuali perjanjian tersebut diratifikasi secara formal oleh dua pertiga Senat, suatu proses yang, menurut AGSIW sendiri, “hampir mustahil” dilakukan. Dengan kata lain, setiap perjanjian yang dibuat dengan Washington berdiri di atas fondasi rapuh yang rentan dikhianati, mencerminkan karakteristik sistem imperialis yang tak pernah sungguh-sungguh menghormati komitmen internasional.

Pengayaan Uranium: Hak Kedaulatan yang Diabaikan

Analisis tersebut juga menyoroti perdebatan sengit mengenai program pengayaan uranium Iran. Iran dengan tegas mempertahankan haknya, sebagaimana diakui dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), untuk memperkaya uranium bagi tujuan damai. Sebaliknya, Washington, melalui pejabat-pejabatnya seperti Marco Rubio, secara arogan menuntut agar Iran menghentikan program pengayaannya dan bergantung pada impor uranium dari luar negeri; sebuah upaya terang-terangan untuk melumpuhkan kedaulatan ilmiah dan strategis Iran.

Titik pertentangan ini semakin diperburuk oleh desakan Amerika untuk memperluas cakupan negosiasi ke isu-isu di luar nuklir, seperti program rudal balistik Iran. Tuntutan yang secara tegas ditolak Teheran. Bagi Republik Islam Iran, pertahanan nasional, termasuk pengembangan sistem rudal, adalah hak kedaulatan mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan dalam forum apapun.

Jalan Terjal Menuju Kesepakatan

AGSIW menyimpulkan bahwa hambatan struktural dalam sistem politik Amerika, ketidakmampuan hukum AS untuk menjamin komitmen, serta kesombongan imperialis Washington dalam mengabaikan hak-hak sah bangsa Iran, membuat tercapainya kesepakatan baru menjadi misi yang nyaris mustahil.

Dari sudut pandang Poros Perlawanan, analisis ini sekali lagi menegaskan kebenaran yang telah lama nyata: bahwa bernegosiasi dengan kekuatan imperialis yang tidak pernah berniat jujur hanya akan melanggengkan tekanan, pengkhianatan, dan dominasi. Republik Islam Iran, sebagai benteng Perlawanan terhadap arogansi global, memahami lebih dari siapa pun bahwa kemerdekaan sejati tidak pernah lahir dari meja perundingan dengan penguasa zalim, melainkan dari keteguhan prinsip dan kesiapan menghadapi segala bentuk tekanan.