Al-Kaabi: Pelucutan Senjata Kelompok Perlawanan Irak adalah Garis Merah
POROS PERLAWANAN — Pemimpin Harakat Hizbullah al-Nujaba, Akram al-Kaabi, menegaskan kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata yang dimiliki. Menurutnya, persenjataan kelompok perlawanan merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan Irak, melindungi tempat-tempat suci, dan menjaga keamanan rakyat Irak.
Menurut laporan Press TV, Kamis (4/6/2026), Al-Kaabi menyatakan sikap kelompoknya terkait pelucutan senjata tidak berubah dan telah diumumkan secara resmi sejak hampir satu bulan lalu.
Ia menegaskan bahwa tuntutan pelucutan senjata yang belakangan kembali mengemuka tidak dapat diterima selama Irak masih menghadapi pelanggaran kedaulatan dan campur tangan asing.
Al-Kaabi juga mengkritik pernyataan kuasa usaha Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad yang kembali menyoroti persenjataan kelompok-kelompok perlawanan Irak.
Menurutnya, seruan pelucutan senjata sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel serta bertentangan dengan kepentingan nasional Irak.
Senjata Perlawanan Disebut Amanah dan Garis Merah
Al-Kaabi mengatakan kelompok-kelompok perlawanan memiliki peran penting dalam menghadapi ancaman terorisme dan mempertahankan stabilitas negara selama bertahun-tahun.
“Tidak ada yang boleh meragukan bahwa senjata kelompok perlawanan adalah garis merah. Senjata itu merupakan amanah para syuhada dan kehormatan suku-suku asli Irak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kelompok perlawanan berkontribusi dalam memerangi Daesh dan mempertahankan Irak pada masa-masa kritis.
“Kami tidak akan menyerahkan senjata selama kami masih hidup,” tegasnya.
Al-Kaabi juga menyerukan seluruh kelompok yang tergabung dalam poros perlawanan Irak untuk menolak tekanan yang mengarah pada pelucutan senjata.
Sejumlah Kelompok Ambil Sikap Berbeda
Pernyataan Al-Kaabi muncul di tengah perkembangan politik dan keamanan yang sedang berlangsung di Irak.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kelompok bersenjata dilaporkan menyatakan kesiapan untuk menyerahkan persenjataan mereka kepada pemerintah.
Kelompok-kelompok tersebut antara lain Saraya al-Salam yang berafiliasi dengan Muqtada al-Sadr, Asa’ib Ahl al-Haq yang dipimpin Syekh Qais al-Khazali, serta Kata’ib Imam Ali.
Perbedaan sikap tersebut menunjukkan masih berlangsungnya perdebatan mengenai posisi kelompok-kelompok perlawanan dalam sistem keamanan Irak pasca-perang melawan Daesh serta hubungan Baghdad dengan Washington.
Bagi Al-Kaabi, selama kedaulatan Irak masih menghadapi ancaman dan pelanggaran, senjata kelompok perlawanan tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertahanan negara.