POROS PERLAWANAN– Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian merespons tindakan AS yang kembali memveto resolusi gencatan senjata segera di Gaza.
“Berulangnya veto atas draf resolusi gencatan senjata di Gaza oleh Pemerintah AS harus disebut sebagai ‘Bencana Diplomatik Abad Ini,’” kata Abdollahian pada Rabu 21 Februari, dilaporkan Fars.
“Veto yang dilakukan berulang kali ini secara jelas membebankan tanggung jawab internasional atas berlanjutnya genosida Israel di Gaza dan kejahatan perang di Tepi Barat di atas pundak Gedung Putih,” lanjutnya.
“Dunia harus menuntut pertanggungjawaban dari AS.”
Veto AS yang ke sekian kalinya terhadap draf gencatan senjata di Gaza ini juga ditanggapi keras oleh Ansharullah Yaman.
Jubir Ansharullah Muhammad Abdussalam mengatakan,”Veto berulang AS atas segala resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza adalah aib bagi negara ini, yang tidak akan pernah terhapus selamanya. AS adalah negara yang dengan dusta dan muslihat mengeklaim dirinya sebagai wakil norma-norma kemanusiaan.”
Menurut Abdussalam, veto beruntun AS adalah kejahatan antikemanusiaan total dan deklarasi perang bukan hanya atas rakyat Palestina saja, tapi juga atas semua bangsa di Kawasan. Ia meminta dari Umat Islam dan negara-negara Islam untuk memecah kebungkaman mereka serta mendesak diberlakukannya gencatan senjata di Gaza.
Baru-baru ini, Aljazair mengajukan draf kepada Dewan Keamanan PBB dan mendesak pemberlakuan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Meski draf itu disetujui oleh 13 anggota Dewan Keamanan, namun AS memvetonya. Inggris sendiri memilih abstain.
Menlu Irlandia, Micheal Martin menyatakan bahwa hak veto 5 negara di Dewan Keamanan PBB sudah tidak punya tempat lagi di abad ke-21.
Martin dalam Konferensi Keamanan Munich mengatakan bahwa AS dalam beberapa kesempatan menyalahgunakan hak vetonya untuk menghalangi upaya PBB untuk memberlakukan gencatan senjata di Jalur Gaza.
“Era hak veto sudah berakhir dan harus disingkirkan, sebab ia menyebabkan kemunduran yang semakin luas dalam sejarah,” kata Martin.
Ia berpendapat bahwa hak veto di Dewan Keamanan telah disalahgunakan, lalu menambahkan, ”Keberadaan hak veto di Dewan Keamanan membuat Dewan ini menjadi lembaga yang tidak efektif.”