POROS PERLAWANAN – Sidang Umum PBB pada Kamis lalu mengesahkan resolusi pembekuan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB.
Sebanyak 93 negara menyetujui resolusi tersebut, 24 menolak, dan 54 memilih abstain. Iran adalah salah satu negara yang menentangnya.
Wakil Tetap Iran di PBB, Majid Takht Ravanchi menyebut resolusi itu bersifat politis dan menegaskan penolakan Teheran terhadapnya.
“Pemerintah Republik Islam Iran kembali menekankan pentingnya menyelesaikan perselisihan secara damai, yang didasari hukum internasional dan penghormatan penuh semua pihak terhadap Piagam PBB dan hukum internasional,” tandas Ravanchi.
“Republik Islam Iran menegaskan, kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara harus dihormati sepenuhnya, begitu pula keamanan dan keselamatan semua warga sipil.”
Ia menambahkan, Pemerintah Iran mengungkap kekhawatiran mendalam atas kondisi buruk kemanusiaan di Ukraina yang terus berlanjut.
“Republik Islam Iran menilai bahwa draf resolusi ini memiliki motif-motif politis, yang akan menodai netralitas PBB. Pemerintah Iran memberikan perhatian khusus kepada peningkatan dan penjagaan HAM. Namun Iran berpendapat, penyalahgunaan mekanisme HAM PBB demi tujuan-tujuan politik berlawanan dengan prinsip universalitas dan sikap tebang pilih dalam menghadapi isu-isu HAM,” tegas Ravanchi.
“Kami meyakini, HAM tidak boleh dijadikan tumbal untuk pertimbangan-pertimbangan dangkal politis. Kami menegaskan, tugas Dewan HAM harus dilaksanakan tanpa politisasi dan kontradiksi. Keanggotaan di lembaga ini tidak boleh dipolitisasi.”
Pada awal pekan ini, AS mendesak agar keanggotaan Rusia di Dewan HAM dibekukan, menyusul tudingan Washington bahwa pasukan Rusia membunuh warga sipil di Bucha, Ukraina.
Pembekuan keanggotaan sebuah negara di Dewan HAM bergantung kepada persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota Sidang Umum terhadap resolusi terkait. Dewan HAM PBB dibentuk pada tahun 2006 dan hingga kini beranggotakan 47 negara.