POROS PERLAWANAN- Diberitakan al-Alam, Ketua Kantor Politik Hamas Ismail Haniyeh bicara soal pengelolaan Gaza usai berakhirnya perang dan agresi Rezim Zionis. Di sela-sela kunjungannya ke Turki, Haniyeh mengatakan,”Ada beberapa opsi dalam masalah ini, termasuk kehadiran pasukan dari negara-negara Arab.”
“Kami mendukung kehadiran pasukan Arab dan Islam di Gaza, dengan syarat misi mereka adalah melindungi rakyat Palestina dan membantu mereka membebaskan negeri dari pendudukan. Jika tidak, tak bisa dibenarkan ada pasukan asing yang datang ke Gaza untuk membantu Rezim Pendudukan,” imbuhnya.
“Tentu ada opsi-opsi lain dalam masalah ini. Namun sebagian darinya tidak bisa diterapkan dan tidak akan berhasil, sebab pengelolaan Gaza harus berdasarkan kehendak dari Palestina sendiri.”
Menurut Haniyeh, Hamas mengusulkan rekonstruksi struktur politik Palestina dengan diikuti semua faksi-faksi Palestina di Organisasi Pembebasan Palestina. Lalu disusul dengan pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional yang misinya adalah mengawasi proses rekonstruksi Gaza, penyeragaman instansi-instansi pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat, serta persiapan untuk melangsungkan pemilu umum.
“Kami juga bagian dari bangsa Palestina. Kami bisa menerima Pemerintahan Persatuan Nasional dan pengelolaan Gaza secara kolektif,” tandas Haniyeh.
Ia menegaskan, Hamas tidak akan membiarkan Israel menentukan keputusan soal nasib dan pengelolaan kondisi warga Palestina di Gaza atau Tepi Barat.
Di lain pihak, seorang pimpinan Hamas di Tepi Barat Zahir Jabbarin menyangkal berita tekanan atas faksinya untuk memindahkan kantor-kantornya dari Qatar ke Turki. Dalam wawancara dengan al-Jazeera, Jabbarin berkata bahwa Hamas tidak berniat sama sekali untuk memindahkan kantornya ke luar Qatar.
“Penyebaran rumor semacam ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap faksi-faksi Perlawanan,” kata Jabbarin.