POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyebut bahwa Mike Pompeo mencoba untuk “membanjiri wilayah kami” dengan semua jenis senjata, bahkan ketika undang-undang negaranya sendiri melarang tindakan semacam itu.
Komentar Zarif datang pada hari Senin setelah Pompeo pada hari yang sama mengatakan bahwa hasil pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Yerusalem (al-Quds) adalah jaminan bahwa AS akan menemukan cara untuk menyeimbangkan bantuan bagi sekutu militernya, Uni Emirat Arab, tanpa melemahkan keunggulan militer kualitatif Israel (QME).
Pernyataan Pompeo muncul di tengah kontroversi mengenai apakah AS akan menjual jet siluman F-35 ke Abu Dhabi, setelah pejabat Emirat mengumumkan rencana mereka untuk sepenuhnya menormalkan hubungan negara mereka dengan Israel.
“AS memiliki persyaratan hukum sehubungan dengan QME, dan kami akan menghormatinya,” kata Pompeo lalu menambahkan, “Kami juga memiliki hubungan keamanan 20 tahun lebih dengan UEA.”
Menanggapi komentar Menlu AS, Zarif melalui akun Twitternya menyatakan, “Penjahat @SecPompeo (Mike Pompeo) tidak ragu untuk melanggar hukum negaranya sendiri”, sambil menyinggung pertemuan Pompeo dengan PM Israel, Zarif menambahkan, “Berdiri di samping ancaman nuklir #1 Dunia, dia menyatakan keinginannya untuk membanjiri wilayah kami dengan lebih banyak senjata AS”.
Diplomat tinggi Iran itu lebih lanjut mencatat bahwa rencana pejabat AS untuk membanjiri kawasan Asia Barat dengan senjata Amerika tetap saja muncul, meskipun terdapat fakta bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump, pada saat yang sama, “mencoba untuk menghalangi normalisasi yang sah dari kerja sama pertahanan Iran di dunia internasional”.
Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang rencana Pemerintah AS untuk menjual lebih banyak senjata ke negara-negara Asia Barat, Zarif menyebutkan sebuah artikel yang diterbitkan pada 24 Juli oleh New York Times, ketika harian top Amerika itu mengungkapkan rencana pemerintahan Trump untuk menjual “drone bersenjata besar” kepada Arab Saudi dan UEA.
The New York Times mencatat bahwa keputusan pemerintahan Trump telah ditentang secara internal oleh pejabat pengawas senjata dan anggota parlemen yang mencoba membatasi penyebaran drone tersebut, terutama di negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA.
Artikel tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah AS sedang mencoba untuk “mengabaikan bagian dari perjanjian kontrol ekspor senjata internasional yang telah dibuat oleh Amerika Serikat lebih dari tiga dekade lalu”.