Khatibzadeh: Pelaku Normalisasi Keliru jika Anggap Israel ‘Pelindung’ Mereka

POROS PERLAWANAN – Jubir Kemenlu Iran, Saeed Khatibzadeh menyatakan ia ragu bangsa-bangsa di Asia Barat akan membiarkan Israel memperluas pengaruhnya di Kawasan.

“Israel selalu menggunakan tiap kesempatan untuk menularkan krisis ke kawasan-kawasan lain. Para tetangga kami keliru jika menyangka bahwa mereka akan aman dari kekacauan jika menjalin hubungan dengan Israel,” kata Khatibzadeh saat diwawancarai Sputnik, seperti dilansir al-Alam.

Terkait isu Palestina, ia mengatakan, ”Palestina selalu menjadi pusat semua masalah di Kawasan. Proposal dari kami, yang sudah diajukan ke PBB, meliputi 4 poin. Berdasarkan proposal ini, para pengungsi Palestina berhak kembali ke negeri mereka. Ketika mereka pulang, semua penduduk Palestina mesti mengadakan referendum, membentuk pemerintahan, dan setelah itu mengambil keputusan tentang nasib bangsa mereka.”

Khatibzadeh juga menegaskan bahwa Teheran hingga kini belum pernah menerima pesan, langsung atau tidak langsung, dari Washington.

Sebelum ini, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengklaim, Pemerintahan Joe Biden tengah melakukan “diplomasi tak langsung” dengan Iran. Ia berkata, ”Diplomasi dengan Iran sedang dilakukan, tentu secara tidak langsung. Pada tahap ini, kami ingin mendengar bagaimana keinginan Iran.”

Khatibzadeh membantah klaim Sullivan tersebut dan mengatakan, “Iran tidak pernah menerima pesan dari AS, baik langsung atau tidak langsung.”

Menurut Khatibzadeh, karena Washington adalah pihak yang keluar dari “salah satu kesepakatan internasional paling panjang dan rinci”, maka Iran tidak berniat mengirim pesan apa pun kepada AS.

Seorang pejabat keamanan Iran sebelum ini juga menepis klaim Sullivan di atas.

Dalam wawancara dengan Press TV, pejabat yang enggan disebut identitasnya itu berpendapat, klaim-klaim semacam ini bertujuan untuk mengeluarkan Biden dari krisis.

Sumber yang dekat dengan Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran ini menambahkan, semua pejabat Iran bertugas untuk melaksanakan “Tindak Strategis Pencabutan Sanksi dan Perlindungan Kepentingan Bangsa Iran”, yang telah disahkan oleh Parlemen Iran.