POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Badan HAM Korea Utara menolak laporan terbaru oleh penyelidik hak asasi manusia PBB, menyebutnya sebagai “fitnah jahat”.
Asosiasi Korea untuk Studi Hak Asasi Manusia, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media Pemerintah Korea pada Selasa, mengecam keras laporan pedas dari pengawas HAM PBB.
“Negara kami bertanggung jawab penuh atas keamanan hidup dan penghidupan rakyat kami, dan kami tidak pernah meminta siapa pun untuk mengkhawatirkan kondisi kehidupan rakyat kami,” katanya.
Dalam laporan bulan ini, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Korea Utara, Tomas Ojea Quintana mengatakan bahwa situasi kemanusiaan yang memburuk di Korea Utara dapat menyebabkan krisis segera.
Banyak orang Korea, katanya, berada di ambang kelaparan karena isolasi negara itu selama pandemi COVID-19 dan sanksi yang dikenakan padanya untuk program nuklir dan misilnya.
“Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB harus ditinjau dan dikurangi bila perlu untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa dan untuk memungkinkan promosi hak atas standar hidup yang layak dari warga sipil,” katanya dalam laporan yang diserahkan ke Majelis Umum PBB.
Ojea Quintana juga mengkritik “kamp penjara politik” dan mengatakan bahwa penguncian perbatasan yang diberlakukan sendiri karena pandemi COVID-19 memperburuk situasi kemanusiaan di negara itu.
Badan HAM Korea mengatakan negara itu tidak mengakui misi Ojea Quintana dan menuduhnya mencampuri urusan dalam negeri negara lain dalam “skema yang didukung AS”.
“‘Pelapor khusus’, tidak puas dengan mendistorsi realitas kita, menuding ‘mata pencaharian rakyat’ kita dan dengan kejam mengambil langkah-langkah anti-epidemi yang paling realistis dan tepat yang diambil oleh negara kita untuk kebutuhan khusus kita sendiri untuk mengatasi epidemi global”, sebut pernyataan itu.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un pada Juni lalu, mengakui bahwa situasi pangan “tegang” karena badai dan banjir tahun lalu dan menegaskan bahwa warganya telah membuat pengorbanan besar selama pandemi.
Namun, ia menyerukan langkah-langkah untuk meminimalkan tekanan pada rakyatnya dan memastikan panen yang baik untuk tahun mendatang.
Korea Utara telah memberlakukan tindakan anti-virus yang ketat dengan menutup semua perbatasannya dan mengendalikan perjalanan domestik.
Korea Utara, yang terhuyung-huyung di bawah sanksi keras PBB dan AS karena kegiatan rudal dan nuklirnya, telah lama berjuang untuk memberi makan dirinya sendiri dan sempat menderita kondisi kekurangan pangan kronis.