POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, putaran terakhir pembicaraan tentang kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, JCPOA, berakhir di Wina pada Jumat.
Ibu Kota Austria, Wina menjadi tuan rumah dari pembicaraan empat hari antara delegasi dari Iran dan penanda tangan yang tersisa untuk kesepakatan nuklir dalam upaya untuk merevitalisasi perjanjian tersebut.
AS juga mengirim delegasi ke Wina, tetapi Iran menolak mengadakan pembicaraan langsung atau tidak langsung dengan pihak AS.
Teheran dan Washington tetap berada dalam kebuntuan, karena kedua belah pihak meminta yang lain untuk mengambil langkah pertama untuk kembali ke komitmen terkait JCPOA.
Sementara Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden yang mengatakan ingin bergabung kembali dengan JCPOA, sejauh ini, mereka menolak untuk mencabut sanksi.
AS mengatakan lebih suka mencabut sanksi yang tidak sesuai dengan JCPOA sementara menolak menjelaskan lebih lanjut yang tampaknya mengecualikan sanksi yang sebelumnya terkait dengan masalah nuklir yang tercakup dalam kesepakatan itu.
Iran mengatakan bahwa sejak AS secara sepihak meninggalkan perjanjian pada 2018, justru mereka yang pertama-tama harus memenuhi kewajibannya dengan menghapus semua sanksi dengan cara yang dapat diverifikasi, sehingga Iran dapat melihat efek dari penghapusan sanksi dalam praktiknya.
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan Teheran mengusulkan jalur logis pada AS untuk kembali ke kepatuhan penuhnya terhadap kesepakatan nuklir.
Dia meminta AS untuk kembali ke kepatuhan penuh terlebih dahulu, dan kemudian Iran akan membalas setelah verifikasi kepatuhan Washington.
Zarif juga menegaskan, semua sanksi yang dijatuhkan mantan Presiden Donald Trump harus dicabut.
Berbicara kepada Press TV, negosiator utama Iran dan Wakil Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi, menyoroti sikap Teheran untuk kembali mematuhi pakta tersebut.
“Kami hanya (akan) kembali ke kepatuhan penuh ketika AS telah mencabut semua sanksi yang dijatuhkan atau diberlakukan kembali atau diberi label ulang setelah Januari 2017 dan telah diverifikasi oleh Republik Islam Iran, kemudian kami akan melakukan kepatuhan penuh,” tegas Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi.
Diplomat Iran juga menolak gagasan langkah demi langkah untuk kembali ke perjanjian nuklir 2015.
Karena putaran pertama perundingan selesai pada Jumat, para peserta sepakat untuk mengadakan putaran perundingan lagi Rabu depan di Ibu Kota Austria, Wina.
Negosiasi akan membahas penghapusan sanksi dan implementasi kesepakatan nuklir.
“Kita tahu bahwa Kampanye Tekanan Maksimum Trump gagal melawan Iran, dan Iran telah muncul dengan ekonomi yang lebih tahan terhadap tekanan eksternal dan, karenanya, terisolasi dari sanksi AS”, sebut Analis dan Komentator Geopolitik, Mehrdad Torabi.
China telah menyatakan bahwa AS harus kembali ke kesepakatan nuklir Iran tanpa syarat dan menghapus semua sanksi ilegal terhadap Republik Islam.
Dalam sebuah tweet, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China menggambarkan penarikan diri sepihak AS dari kesepakatan nuklir 2015 sebagai akar penyebab krisis.
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, sebelumnya mengatakan bahwa sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh AS telah menimbulkan kerusakan senilai $ 1 triliun dolar pada ekonomi Iran, dan menambahkan bahwa Iran mengharapkan kompensasi setelah Washington bergabung kembali dengan perjanjian tersebut.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS telah memperkirakan bahwa jika Iran bersikeras agar AS mencabut semua sanksi yang dijatuhkan sejak 2017, Washington dan Teheran akan menemui jalan buntu.
Robert Malley, utusan khusus AS untuk Iran, telah mengakui bahwa kampanye “Tekanan Maksimum” yang diluncurkan oleh pemerintahan sebelumnya tidak membuahkan hasil.
Dia menyebut Washington sedang berusaha untuk mencapai kembali kepatuhan terhadap kesepakatan nuklir.
Bagaimana mungkin AS ingin saling menguntungkan sementara mereka menarik diri dari kesepakatan dan Iran masih menjadi bagian darinya?
Jelas bahwa AS akan meninggalkan Wina dengan tangan kosong jika hasil perundingan tidak lain adalah pencabutan semua sanksi.