POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Teheran mengecam Prancis dan Jerman karena ikut campur dalam urusan dalam negeri Iran dan mendukung kerusuhan di negara itu, menyebut keputusan kedua negara Eropa untuk memberikan apa yang disebut penghargaan hak asasi manusia kepada perempuan Iran, datang sementara kedua negara dikenal sebagai pelanggar hak asasi manusia.
“Bangsa Iran pasti pantas menerima penghargaan hak asasi manusia, karena hak asasi mereka telah dilanggar selama bertahun-tahun oleh pelanggar hak asasi manusia yang terkenal”, tulis Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kan’ani dalam sebuah tweet pada Minggu malam.
Dia menambahkan bahwa hadiah hak asasi manusia Prancis-Jerman datang saat Paris dan Berlin memiliki “sejarah kelam dan memalukan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak bangsa Iran”.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran menunjukkan catatan kelam Berlin pada orang Iran karena menyediakan senjata kimia untuk rezim mantan diktator Irak, Saddam Hussein yang menyebabkan kesyahidan ribuan orang Iran yang tidak bersalah dan menyebabkan lebih banyak lagi terluka termasuk ratusan gadis Kurdi Iran.
Kementerian juga mengingatkan Dubes Jerman tentang dukungan Berlin untuk sanksi ilegal AS terhadap rakyat Iran. Duta Besar Jerman diberi tahu bahwa negaranya harus memberikan tanggapan pada rakyat Iran atas tindakannya dan tidak boleh berkhotbah tentang bagaimana menghormati hak asasi manusia.
Akhir bulan lalu, Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Prancis di Teheran atas adopsi resolusi anti-Iran “intervensionis” di Majelis Nasional Prancis dan pernyataan “tidak dapat diterima” oleh diplomat negara itu.
Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya menyampaikan kepada Nicolas Roche “protes keras” Iran terhadap tuduhan “tidak berdasar” yang dibuat oleh pejabat Prancis sementara juga mengutuk dan menolak intervensi seperti itu sebagai “tidak dapat diterima”.
Republik Islam Iran menyesalkan bahwa Prancis dan beberapa negara Eropa menggunakan isu hak asasi manusia sebagai alat dan memperlakukannya dengan standar ganda, kata pernyataan itu.
“Negara-negara ini perlu memperbaiki pendekatan mereka yang salah yang secara terang-terangan melanggar prinsip kedaulatan dalam hukum internasional,” tambah Kan’ani.