POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, Kementerian Dalam Negeri Jerman pada hari Kamis 30 April mengumumkan pelarangan aktivitas Hizbullah Lebanon di negara tersebut. Berlin menyatakan Hizbullah sebagai “kelompok teroris.”
Sejumlah media melaporkan, Polisi Jerman pada hari kemarin telah melancarkan operasi untuk menangkapi para anggota Hizbullah. Para pejabat Jerman mengklaim, ada sekitar 1.050 anggota Hizbullah yang beraktivitas di negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mencoba mencari-cari dalih atas keputusan Berlin tersebut. Melalui Twitter, Maas menyatakan, Hizbullah dianggap “teroris” lantaran tidak mengakui “hak eksistensi” Rezim Zionis.
“Hizbullah mengingkari hak eksistensi Israel, mengancam mereka dengan kekerasan dan teror, serta terus meng-upgrade gudang senjatanya secara besar-besaran,” cuit Maas.
Maas menekankan keharusan “pemberlakuan undang-undang” untuk membendung aktivitas Hizbullah di Jerman. Dia mendeskripsikan aktivitas Hizbullah sebagai “kegiatan teroris dan kriminal.”
Langkah Berlin ini disambut baik oleh Dubes AS untuk Jerman, Richard Grenell, melalui akun Twitter-nya.
”Jerman pada Desember 2019 telah memutuskan untuk melarang (sayap politik dan militer) Hizbullah. Hari ini keputusan tersebut telah dijalankan. Dunia menjadi sedikit lebih aman,” cuitnya.
Grenell, yang baru-baru ini diangkat Donald Trump sebagai Direktur Intelijen Nasional AS, meminta agar negara-negara Uni Eropa lain mengikuti langkah Jerman tersebut.
Dalam cuitan yang ditujukan kepada Kepala Komisi Eropa, Ursula von der Leyen dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Grenell secara tidak langsung meminta mereka untuk menyatakan sayap militer dan politik Hizbullah sebagai “teroris” serta melarang aktivitasnya di Eropa.
Sebelum ungkapan sukacita Grenell, Menteri Luar Negeri Israel juga mengapresiasi keputusan Berlin tersebut.
Dilansir stasiun televisi Saudi, al-Arabiya, Riyadh pun turut menyanjung langkah Jerman. Riyadh mengklaim, tindakan ini adalah langkah penting dalam “membasmi terorisme di tingkat global dan regional.”
Pemerintah Saudi juga meminta negara-negara lain mengambil langkah serupa dalam rangka “menjaga keamanan internasional,” serta melindungi dunia dari “aksi terorisme.”