POROS PERLAWANAN – Dilansir al-Alam, baru-baru ini Pasukan Turki memutus air di Provinsi Hasakah, Suriah. Tindakan ini menyebabkan lebih dari satu juta warga Suriah di provinsi tersebut tidak memiliki akses air minum selama 10 hari.
Sumber-sumber lokal mengatakan, ini adalah kali kedelapan kelompok pro-Turki memutus stasiun penyuling air Alouk untuk Hasakah. Mengingat cuaca di musim panas dan pandemi Corona, tindakan ini bisa disebut sebagai kejahatan kemanusiaan.
Sayangnya, masyarakat internasional hanya bungkam terhadap kejahatan ini, kendati mereka kerap berkoar soal pembelaan HAM.
Dewan Kota Hasakah memang telah menyediakan pasokan air minum untuk warga. Namun stok itu sangat minim, sehingga menyebabkan antrean panjang untuk memperoleh air layak minum.
Warga Hasakah berinisiatif dengan menggali sumur dangkal untuk mendapatkan air. Masalahnya adalah air yang diperoleh tidak memadai untuk digunakan warga, dan biasanya sudah bercampur dengan air selokan, sehingga tidak layak untuk diminum.
Para pakar berpendapat, kejahatan kemanusiaan ini dilakukan atas lampu hijau AS. Sebab, andai bukan karena persetujuan AS, Pasukan Turki dan milisi pro-Ankara tidak akan berani melakukannya.
Mereka menambahkan, Turki menggunakan air sebagai senjata untuk menundukkan rakyat Suriah, terutama di Hasakah. Apalagi Turki telah mengontrol aliran air ke arah Suriah setelah membangun 6 bendungan di Sungai Eufrat.
Ini berarti bahwa Ankara telah melanggar kesepakatan bilateral dengan Damaskus terkait penyediaan air untuk Suriah. Berdasarkan perjanjian tahun 1987, debit air Sungai Eufrat mesti mencapai 500 meter kubik per detik, agar mencegah terjadinya kelangkaan air di Suriah.
Namun seiring diberlakukannya UU Caesar oleh AS, juga serangan berkelanjutan kelompok takfiri ISIS ke kawasan al-Badiyah, Turki melancarkan perang air terhadap rakyat Suriah, terutama di Hasakah dan sekitarnya.