Uni Eropa: AS Tak Berhak Ikut Campur Urusan Nuklir Iran karena Bukan Lagi Anggota Perjanjian JCPOA

Share

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa AS yang telah menarik diri dari perjanjian nuklir internasional 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia, saat ini tidak bisa lagi menggunakan keanggotaan sebelumnya dari kesepakatan itu untuk mengusahakan embargo senjata permanen atas Teheran.

Berbicara kepada wartawan setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi pada hari Selasa, diplomat utama Uni Eropa itu mengatakan bahwa AS tidak dapat lagi mengklaim memiliki peran dalam perjanjian nuklir yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), karena telah menarik diri dari pakta.

“Amerika Serikat telah menarik diri dari JCPOA, dan sekarang mereka tidak dapat mengklaim bahwa mereka masih menjadi bagian dari JCPOA untuk mengurusi masalah ini (sanksi) dari perjanjian JCPOA. Mereka mundur. Itu sudah jelas. Mereka menarik diri,” kata Borrell.

Uni Eropa percaya bahwa JCPOA memainkan peran penting dalam menjaga keamanan regional dan internasional dan telah berupaya untuk menjaga pakta itu agar tetap hidup meskipun ada tekanan AS.

Kesepakatan nuklir JCPOA telah dicapai antara Iran dan kelompok P5 +1: AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China plus Jerman pada tahun 2015. Namun, pada Mei 2018, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari JCPOA dan kemudian memberlakukan kembali sanksi yang telah dicabut terhadap Teheran dan mulai mengeluarkan sanksi baru yang “paling sulit”.

Meskipun bukan lagi menjadi pihak dalam JCPOA, AS baru-baru ini meluncurkan kampanye untuk memperbarui larangan senjata atas Iran yang telah diberlakukan sejak 2006/2007 melalui resolusi di Dewan Keamanan. Rusia dan China menentang dorongan itu, dan kemungkinan besar akan menggunakan hak vetonya.

Dalam sepucuk surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dan Dewan Keamanan yang diedarkan pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Trump sedang melakukan kampanye yang bermotivasi politik terhadap Iran.

Ia juga menyerukan “kecaman universal” atas upaya Washington yang memaksa Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo senjata permanen terhadap Republik Islam.