POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Caracas mengutuk Uni Eropa (UE) karena memberlakukan babak baru sanksi terhadap lebih dari selusin pejabat senior, anggota parlemen dan anggota pasukan keamanan Venezuela, mengatakan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada “argumen palsu tentang warga negara yang terhormat”.
Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter bahwa sanksi tersebut adalah tanda bahwa UE frustrasi dengan tidak efektifnya tindakan sebelumnya untuk memaksa pergantian pemerintahan di Venezuela.
Dia menambahkan, “Keputusan tidak bijaksana seperti itu juga mengungkapkan ketidakmampuan Uni Eropa untuk menghormati keinginan bangsa Venezuela, dan sekali lagi memperlihatkan kebijakan intervensionis yang sudah usang terhadap Venezuela”.
Pejabat itu selanjutnya meminta UE untuk menghentikan tindakan agresi sistematisnya terhadap rakyat Venezuela.
Pada Senin, Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap 19 warga Venezuela atas pemilihan legislatif Desember lalu, yang dituduh oleh UE telah dicurangi untuk mendukung Presiden Nicolas Maduro.
Mereka yang dijatuhi sanksi termasuk Bernabe Gutierrez dan Jose Brito, yang merupakan dua anggota parlemen dari Majelis Nasional dan diakui oleh Pemerintah Venezuela sebagai pemimpin dua partai oposisi.
Sanksi Uni Eropa juga menargetkan Gubernur Negara Bagian Zulia, Omar Prieto, Komandan Operasional Angkatan Bersenjata, Remigio Ceballos Ichaso, dan tiga pejabat Dewan Pemilihan, termasuk Presidennya, Indira Maira Alfonzo Izaguirre.
Sebanyak 256 dari 277 kursi Majelis Nasional sekarang berada di tangan Partai Sosialis Bersatu pendukung Maduro dan sekutunya setelah pemungutan suara bulan Desember, yang diboikot oleh oposisi, dengan klaim penipuan tanpa bukti.
Majelis tersebut, yang memiliki mandat lima tahun, sebelumnya dikendalikan oleh mayoritas oposisi, dengan Juan Guaido menjabat sebagai Juru Bicaranya sejak 2019.
Venezuela jatuh ke dalam kekacauan politik setelah Guaido secara sepihak menyatakan dirinya sebagai “Presiden Sementara” negara itu pada Januari 2019 dan melakukan upaya yang gagal untuk menggulingkan Pemerintah terpilih.
Proklamasi Guaido dan kudetanya mendapat dukungan dari Pemerintah AS, sekutu regional, dan Eropa.
Washington juga telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap negara kaya minyak itu yang bertujuan untuk menggulingkan Maduro dan menggantikannya dengan Guaido.
Sanksi tersebut, termasuk penyitaan ilegal aset Venezuela di luar negeri dan blokade ekonomi, telah menyebabkan penderitaan yang sangat besar bagi jutaan masyarakat Venezuela.