Arogansi Menteri Pertahanan Lebanon Terhadap Iran Picu Kecaman

POROS PERLAWANAN — Kunjungan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, ke Beirut pada 3 Juni lalu menuai tanggapan positif dari berbagai pengamat regional. Kehadiran pejabat tinggi Teheran itu dinilai sebagai sinyal kuat atas komitmen Iran dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Lebanon serta mendukung posisi resmi negara tersebut dalam menolak pendudukan Israel atas wilayah Lebanon yang masih disengketakan.

Kunjungan ini juga mencerminkan dukungan Iran terhadap upaya Pemerintahan Lebanon untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat agresi militer Israel yang didukung oleh Amerika Serikat.

Namun, momen diplomatik ini dinodai oleh sikap kontroversial Menteri Pertahanan Lebanon, Youssef Rajai, yang menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Dalam pertemuan resmi dengan Araghchi, Rajai tampak mengernyitkan dahi dan menunjukkan ekspresi dingin, sebuah gestur yang dianggap melanggar etika penyambutan tamu negara dan protokol diplomatik Lebanon.

Tindakan Rajai dinilai sebagai bentuk penghinaan terbuka, tidak hanya kepada Iran, tetapi juga terhadap kehormatan institusi negara Lebanon sendiri. Sejumlah analis politik menegaskan bahwa sikap seperti itu tidak seharusnya ditunjukkan oleh seorang pejabat tinggi negara, terlebih ketika menyambut utusan resmi dari negara sahabat. Menteri luar negeri, kata mereka, seharusnya mewakili seluruh rakyat Lebanon, bukan kepentingan partisan atau kelompok tertentu seperti Pasukan Lebanon yang membawanya ke kursi kekuasaan.

Ironisnya, Rajai justru dikenal kerap memperlihatkan senyum ramah ketika menyambut perwakilan negara-negara Barat, seperti dari Washington dan Riyadh, yang jelas memiliki sejarah panjang intervensi dalam urusan dalam negeri Lebanon.

Menurut laporan yang dibocorkan ke stasiun televisi Saudi Al-Hadath, Rajai sempat mengatakan kepada Araghchi bahwa “petualangan militer tidak mengakhiri pendudukan Israel, tetapi justru menempatkan Lebanon dalam posisi sulit”.

Sementara itu, sumber tepercaya kepada Tehran Times menyebutkan bahwa Araghchi menanggapi dengan tegas pernyataan Rajai. Ia menekankan bahwa pendekatan diplomatik semata tidak akan pernah cukup untuk menghentikan ambisi ekspansionis Tel Aviv. “Israel hanya memahami bahasa kekuatan,” ujar Araghchi dalam pertemuan tersebut, seraya menekankan bahwa Hizbullah sebagai Gerakan Perlawanan rakyat telah membuktikan efektivitas strategi militer dalam menghadapi agresi Zionis selama puluhan tahun.

Araghchi juga memperingatkan bahwa jika tuntutan Amerika Serikat dan Israel agar Hizbullah dilucuti berhasil dikabulkan, maka langkah selanjutnya adalah pelucutan senjata Angkatan Bersenjata Lebanon itu sendiri.

Insiden ini bukan kali pertama Rajai menunjukkan perilaku yang merusak tatanan diplomatik. Di awal masa jabatannya, Rajai dilaporkan masuk ke kantor kementerian dengan gaya ala milisi dan menyebut dirinya “kambing”, suatu tindakan yang dianggap tidak pantas bagi seorang pejabat negara.

Lebih lanjut, Rajai juga diketahui melanggar protokol diplomatik dengan menghadiri pertemuan bersama utusan Presiden AS untuk Asia Barat, Morgan Ortagus, di kediaman Duta Besar AS Lisa Johnson, alih-alih menyambutnya di kantor Kementerian Luar Negeri sebagaimana mestinya.

Dalam konteks yang lebih luas, sejumlah sumber Amerika menyebut bahwa Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk menunjuk Thomas Barrack, pengusaha dekatnya dan mantan utusan khusus untuk Suriah sebagai pengganti Ortagus di Lebanon. Barrack, yang sebelumnya sempat diadili karena dituduh sebagai agen UEA namun dibebaskan pada November 2022, telah dikonfirmasi oleh Senat AS sebagai Duta Besar untuk Turki pada April 2025 lalu.

Penunjukan Barrack sebagai utusan khusus ke Lebanon dipandang sebagai bagian dari upaya Trump untuk melemahkan pengaruh Dewan Keamanan Nasional AS dan mengonsolidasikan kekuasaan di tangan loyalisnya, dalam kerangka kebijakan “America First” yang tak jarang bersinggungan dengan kepentingan lobi Zionis.

Melihat serangkaian pelanggaran etik dan sikap arogansi yang terus dilakukan Rajai, sejumlah tokoh dan aktivis politik di Lebanon menyerukan agar penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan segera ditinjau ulang. Mereka menegaskan bahwa Lebanon, yang tengah menghadapi krisis nasional, membutuhkan para pejabat yang mampu menjaga martabat negara dan menjalin hubungan konstruktif dengan negara-negara sahabat.

Terlebih, Iran telah menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan perusahaan-perusahaan nasionalnya dalam proyek rekonstruksi Lebanon, jika diminta oleh Pemerintah Beirut.