AS Bentuk Pasukan Internasional di Gaza: Tel Aviv Diberi Hak Veto, Dunia Dipaksa Tunduk
POROS PERLAWANAN — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio menyatakan optimismenya bahwa sejumlah negara siap berpartisipasi dalam pembentukan pasukan internasional di Jalur Gaza. Kekuatan ini, menurut Washington, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut pascagencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas.
Menurut laporan IRNA yang dikutip dari harian Le Figaro pada Jumat 24 Oktober, Rubio menegaskan bahwa “beberapa negara telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)”, sebuah inisiatif yang didorong oleh Presiden AS, Donald Trump.
Rencana pembentukan pasukan tersebut disebut sebagai bagian dari strategi untuk mendukung penarikan bertahap pasukan Israel dari Wilayah Palestina yang Diduduki.
Namun, di balik retorika diplomatik itu, tersembunyi proyek lama dengan wajah baru, pendudukan yang dipoles menjadi “misi perdamaian”, dan pengawasan kolonial yang dikemas sebagai “stabilisasi internasional”.
Kolonialisme dalam Seragam Biru
Washington menyebutnya “penarikan bertahap”. Namun bagi rakyat Palestina, itu berarti pergantian wajah penjajah, dari seragam zaitun Israel ke seragam biru bertuliskan “internasional”.
AS berjanji mendukung stabilitas, tapi sejarah membuktikan setiap kali Washington membawa bendera perdamaian, yang terjadi justru medan perang. Dari Baghdad hingga Tripoli, dari Kabul hingga Gaza, istilah “pasukan internasional” selalu datang setelah kehancuran, bukan untuk membangun kembali, tapi untuk memastikan reruntuhan tetap berada dalam kendali mereka.
Ironisnya, Israel bahkan diberikan hak veto atas komposisi pasukan ini. Artinya, penjajah kini menentukan siapa yang boleh “menjaga” wilayah yang dijajahnya. Jika ini disebut stabilitas, maka yang dimaksud adalah stabilitas bagi Pendudukan, bukan bagi rakyat.
Gaza: Laboratorium Politik Hegemoni
Oleh AS, Gaza kembali dijadikan laboratorium geopolitik, tempat di mana konsep “perdamaian” diuji dengan darah rakyat Palestina. Marco Rubio menyebut banyak negara “siap” berpartisipasi. Akan tetapi, siapa yang siap itu? Negara-negara yang membeli senjata dari AS? Atau mereka yang sudah lama berutang politik kepada Washington?
Sama seperti proyek-proyek sebelumnya, Washington akan mengatur peran, Tel Aviv akan menyaring partisipan, dan media arus utama akan menulisnya sebagai “inisiatif kemanusiaan”. Semuanya tampak bersih di atas kertas, sampai roket kembali menghantam kamp pengungsian, dan dunia berpura-pura kaget.
Israel Jadi Hakim, Dunia Jadi Saksi Bisu
Dengan hak veto di tangan Tel Aviv, “pasukan internasional” ini hanya akan menjadi instrumen kontrol baru. Seperti satelit yang berputar di orbit Israel, pasukan itu akan beroperasi bukan untuk rakyat Gaza, melainkan atas izin penjajah.
Kemudian seperti biasa, PBB akan diminta memberi mandat, bukan untuk menegakkan hukum internasional, melainkan untuk menutupi wajah pendudukan dengan stempel legalitas global. Ini bukan operasi perdamaian; ini rebranding penjajahan.
Perjanjian Abraham dan Normalisasi Penindasan
Rubio juga menyebut potensi perluasan Perjanjian Abraham, normalisasi politik antara Israel dan beberapa Rezim Arab. Padahal normalisasi tanpa keadilan bukanlah perdamaian, melainkan penyerahan. Kini, Gaza menjadi target berikutnya, bukan untuk dibebaskan, melainkan untuk “dikelola”.
Sementara itu, Arab Saudi menolak normalisasi tanpa pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Langkah Riyadh itu menunjukkan bahwa bahkan di antara sekutu AS sendiri, mulai tumbuh kesadaran bahwa normalisasi dengan penjajah adalah pengkhianatan terhadap sejarah.
Perlawanan Tidak Akan Dikelola
Pasukan internasional yang diklaim sebagai “penjaga stabilitas” hanyalah cara lain untuk mengawasi Perlawanan. AS tahu, kekuatan sejati di Gaza bukan pada senjata luar negeri, melainkan pada tekad rakyat yang menolak tunduk.
Mereka bisa membawa pasukan dari 20 negara, bisa menulis resolusi setebal 100 halaman, tapi selama satu anak di Gaza masih tahu arti “Tanah Air”, proyek itu akan gagal.
Rakyat Palestina tidak membutuhkan pengawas berseragam biru, mereka membutuhkan keadilan. Tidak perlu “misi internasional”, yang mereka butuhkan hanyalah agar penjajah pergi.
Topeng Perdamaian di Wajah Pendudukan
“Pasukan internasional” yang dijanjikan Rubio adalah ironi zaman ini: pendudukan dijalankan atas nama stabilitas, dan penjajahan disponsori atas nama perdamaian.
AS mungkin berhasil membentuk pasukan, tapi tidak akan pernah membentuk legitimasi. Karena di setiap langkah “stabilisasi” mereka, dunia melihat apa yang sebenarnya terjadi: Perlawanan sedang diawasi, bukan dilindungi.
Namun Gaza, meski hancur berkali-kali, selalu bangkit, karena bagi rakyatnya, hidup tanpa kebebasan lebih buruk daripada mati di bawah bom. Jika mereka menyebutnya pasukan perdamaian, maka kami menyebutnya penjajah berseragam.