AS Berniat Bangun Markas Intelijen di Quds
POROS PERLAWANAN – Sebuah lembaga hukum perlindungan untuk minoritas Arab di Israel, Adalah, mengungkap sebuah proyek AS-Israel untuk membangun komplek diplomatik yang berafiliasi kepada Kedudes AS di kota Quds. Komplek ini akan dibangun di atas tanah warga Palestina.
Pakar masalah Quds asal Palestina, Rasim Ubaidat memperingatkan bahaya proyek ini dan mengatakan, tindakan ini adalah sinyal bahaya, sebab AS akan menggunakan komplek ini untuk menghadapi rakyat Palestina.
Diberitakan Fars, Ubaidat mengatakan kepada PalToday bahwa proyek pembangunan komplek diplomatik AS di Quds adalah upaya baru Rezim Zionis, agar ia bisa lebih banyak menduduki tanah warga Quds dengan dalih UU Aset Orang Yang Tidak Ada.
Menurut Ubaidat, salah satu tujuan pembangunan komplek ini adalah mengubahnya menjadi sebuah basis intelijen. Setelah memata-matai, Kedubes AS akan menyerahkan informasi lengkap warga Palestina, terutama penduduk Quds, kepada Rezim Zionis.
Ia menegaskan, AS tidak bakal mengambil keputusan yang akan menguntungkan bangsa Palestina.
Lembaga Adalah menyatakan, pihaknya memiliki dalil-dalil baru terkait proyek gabungan AS-Israel untuk membangun komplek ini, yang rencananya akan dibuat di atas tanah milik warga Palestina.
Menurut lembaga ini, sejumlah pemilik asli tanah, baik warga Palestina yang tinggal di Quds maupun mereka yang berkewarganegaraan AS, akan memanfaaatkan lawatan Presiden AS, Joe Biden ke Tanah Pendudukan untuk mendesaknya segera membatalkan proyek ini.
Berdasarkan arsip kepemilikan tanah, tanah-tanah ini adalah milik para pengungsi Palestina dan mereka yang berimigrasi dari negeri itu. Rezim Zionis pada 1950 telah menyita tanah-tanah ini dengan menggunakan UU Aset Orang Yang Tidak Ada.
Menurut penelitian Adalah, dokumen-dokumen menunjukkan bahwa tanah-tanah ini milik keluarga-keluarga Palestina yang disewakan kepada Inggris sebelum tahun 1948, yang kemudian disita dari para pemilik aslinya.
