Baghdad Kecam ‘Keputusan Anti-HAM’ Trump Ampuni para Pembunuh Warga Sipil Irak
POROS PERLAWANAN – Kemenlu Irak merilis statemen yang mengecam ampunan yang diberikan Pemerintah AS terhadap para terdakwa pembunuhan warga sipil Irak.
“Kemenlu Irak akan menindaklanjuti keputusan Presiden AS, Donald Trump untuk mengampuni sejumlah terdakwa yang membunuh 14 warga Irak dan melukai lainnya dalam insiden di tahun 2007; insiden yang dikutuk di forum-forum internasional dan memicu kecaman dari kelompok-kelompok domestik Irak,” kata Kemenlu Irak, seperti diberitakan Fars.
“Keputusan ini tidak memerhatikan bahaya dan dampak dari kejahatan di atas, serta tidak selaras dengan klaim komitmen Pemerintah AS terhadap norma HAM, keadilan, dan supremasi hukum. Keputusan ini secara menyakitkan telah menginjak-injak martabat para korban serta perasaan dan hak keluarga mereka,” lanjut Kemenlu Irak.
Kemenlu Irak menegaskan, pihaknya akan mengurus masalah ini dengan menghubungi Pemerintah AS melalui jalur diplomasi. Baghdad akan meminta Washington memperbarui keputusannya dalam masalah ini.
Trump pada hari Rabu kemarin merilis surat ampunan untuk 15 orang, termasuk beberapa orang yang dekat dengan Partai Republik dan 4 serdadu AS yang dihukum karena membunuh warga sipil Irak.
Di lain pihak, Ketua Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak, Muhammad Ridha Al Haidar mengabarkan, AS telah menekan Irak agar tidak menjalin kerja sama militer dengan Rusia.
“Kami di Komite Keamanan dan Pertahanan ingin agar Irak menjajal berbagai sumber, terutama Rusia, dalam menyediakan senjata-senjatanya. Sebab kami memiliki hubungan bersejarah dengan Rusia dalam pelatihan militer dan persenjataan. Bahkan, kami juga menjalin hubungan baik dengan Rusia di bidang keamanan dan intelijen,” tutur Al Haidar kepada Sputnik.
“Rusia berminat untuk membantu Irak dalam pelatihan dan penyediaan alutsista. Namun ada tekanan terang-terangan dari AS terhadap Irak untuk mencegah kerja sama Baghdad dengan Moskow di bidang militer,” imbuhnya.
Ia menegaskan, pelatihan militer Rusia untuk Tentara Irak telah berjalan dengan sukses. Sebab itu, Al Haidar menyatakan akan mendesak Pemerintah Irak bekerja sama dengan Rusia agar AS “tidak lagi menindas dan mendominasi Militer Irak.”
