Barat Gembar-gembor Permasalahkan Program Nuklir Damai Iran untuk Alihkan Perhatian Dunia dari Gudang Senjata Nuklir Israel
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Utusan Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Mohsen Naziri Asl mengatakan bahwa negara-negara Eropa berusaha untuk memperbesar masalah program nuklir Iran dalam upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari isu persenjataan nuklir Israel.
Mohsen Naziri Asl berkata, “Negara-negara Eropa menarik perhatian dunia terhadap program nuklir Iran di IAEA untuk menutupi masalah penting dan sangat mengkhawatirkan dari program nuklir militer rezim Israel, yang merupakan sumber ketidakstabilan di Kawasan dan ancaman untuk perdamaian dan keamanan.”
“Orang-orang Eropa sedang mengejar rencana untuk mencabut kepentingan nasional negara merdeka, Iran, sementara Teheran tetap berkomitmen penuh pada peraturan internasional,” kata diplomat itu.
“Mereka berusaha keras untuk memanipulasi realitas, mengejar agenda politik terbatas dan mencegah pemain kunci dalam masalah regional untuk memainkan perannya terhadap campur tangan asing,” tegasnya.
Diplomat Iran itu menambahkan bahwa Uni Eropa harus mengakhiri permainan menang-kalah melawan Iran dan mengubah sikapnya terhadap Republik Islam, alih-alih bersikeras pada pendekatan otoriter yang tidak efektif.
“Mereka harus meninggalkan skenario menang-kalah dan mengubah sikap mereka terhadap Iran,” kata Naziri Asl dalam pidatonya di sesi Dewan Gubernur IAEA pada Rabu.
“Ketidakefektifan pendekatan otoriter ini telah dibuktikan berkali-kali dalam hubungannya dengan Iran,” kata Naziri Asl.
Awal pekan ini, Direktur Jenderal IAEA, Rafael Mariano Grossi mengunjungi Iran dan mengadakan pertemuan dengan Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami, Presiden Ebrahim Raeisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian, untuk membahas program nuklir damai Republik Islam.
Di akhir kunjungan, Grossi dan Eslami mengeluarkan pernyataan bersama yang kedua belah pihak setuju untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan memfasilitasi peningkatan kerja sama dan mempercepat penyelesaian masalah upaya perlindungan yang belum diselesaikan.
