Ben-Gvir Sebut Statemen Mantan Menteri Perang Rezim Zionis ‘Rusak Citra Israel di Mata Dunia’
POROS PERLAWANAN – Menteri Keamanan Domestik Israel, Itamar Ben-Gvir mengecam pernyataan mantan Menteri Perang Israel, Moshe Yaalon terkait pembersihan etnis di Gaza.
“Statemen Yaalon tentang pembersihan etnis di Gaza adalah dusta, delusi, dan berbahaya. Pernyataan ini telah merusak citra Israel di mata dunia,” ujar Ben-Gvir, ISNA melaporkan.
“Di masa lalu, Yaalon adalah Menteri Perang dan Kepala Staf Umum Militer. Dia tahu benar bahwa Militer Israel adalah ‘pasukan paling bermoral di dunia!’”
Dalam sebuah pernyataan, Yaalon mengakui bahwa Militer Rezim Zionis tengah melakukan pembersihan etnis di utara Gaza.
“Tidak ada lagi Bet Lahiya dan Bet Hanun. Militer kini sedang bekerja di Jabaliya dan berupaya mengosongkan kawasan itu dari orang-orang Arab,” kata Yaalon, seperti diberitakan al-Mayadeen.
Di sisi lain, harian Yedioth Ahronoth memberitakan, seorang polisi di Yerusalem (Quds) ditembak oleh seorang pria yang memiliki izin menggunakan senjata. Menurut harian Ibrani tersebut, ini merupakan dampak dari kebijakan Ben-Gvir dan tanda-tanda awal dari ketidakamanan domestik di Israel.
Menurut laporan Yedioth Ahronoth, rumah sakit Hadassah mengumumkan bahwa polisi wanita yang terluka oleh tembakan itu dirawat di rumah sakit tersebut.
Polisi wanita berusia 22 tahun itu ditembak di sebuah apartemen di komplek Pisgat Ze’ev. Pelaku penembakan adalah seorang pria berusia 60 tahun. Dia bersembunyi di dekat daerah itu dan mengancam orang-orang di sekitarnya. Setelah menembak polisi, pria itu berusaha mengakhiri hidupnya.
Yedioth Ahronoth menyatakan, masalah paling krusial dalam hal ini adalah pria tersebut memiliki izin membawa senjata. Dia membuat kericuhan dengan senjata yang dibawanya tersebut. Mengutip dari beberapa sumber, harian ini melaporkan bahwa pria itu memiliki masa lalu buruk dan mengalami masalah keluarga yang pelik.
Berdasarkan kebijakan Ben-Gvir, senjata dibagi-bagikan secara luas di tengah orang-orang Zionis. Kebijakan ini memicu kekhawatiran para pakar sosial, karena dinilai akan mengacaukan keamanan dalam negeri.
