Berpegang pada Perjanjian Riyadh, Dewan Transisi Yaman Selatan Klaim Pemerintahan Presiden Hadi Tak Lagi Punya Legitimasi

POROS PERLAWANAN – Dewan Transisi Selatan di Yaman melihat, bahwa pemerintahan Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi tidak berkomitmen terhadap tujuan Perjanjian Riyadh, justru menghalangi semua bentuk implementasi perjanjian tersebut.

Dewan Transisi yang memperoleh dukungan UEA menegaskan, bahwa Perjanjian Riyadh menetapkan Perdana Menteri Hadi harus kembali kepada tujuan-tujuan dimaksud. Namun Dewan melihat rezim Hadi tidak mematuhinya.

“Menurut perjanjian Riyadh, Pemerintah saat ini sudah tidak memiliki legitimasi,” kata Dewan Transisi.

Selain itu, Dewan juga menekankan, agar aspek politik dari perjanjian Riyadh harus dilaksanakan.

Dewan Transisi menambahkan, “Kendatipun kami menyerahkan seluruh sumber daya negara kepada Pemerintah, faktanya hal itu tidak memenuhi ketetapan di dalam Perjanjian Riyadh.”

Dewan Transisi juga menegaskan belum menerima tanggapan atas pesan-pesan resmi mereka yang disampaikan kepada Koalisi (Pemerintah Hadi dan Rezim Saudi), yang di antara tuntutannya adalah meminta klarifikasi alasan “pencekalan” sejumlah pemimpin mereka.

Dewan Transisi juga mengungkapkan, “Proses mobilisasi militer oleh milisi-milisi ikhwan yang mengendalikan Pemerintah terus berlanjut mencapai Shabwa, Abyan dan Aden.”

“Jelas sekali, bahwa pemerintahan Hadi tanpa jera terus berupaya menghalangi semua upaya mengimplementasikan Perjanjian Riyadh,” ungkap Dewan.

Dewan Transisi menyerukan pengimplementasian segera Perjanjian Riyadh tanpa selektivitas. Mereka menunjukkan kegagalan pemerintahan Hadi dalam menangani berbagai bencana alam, terutama terkait pandemi Corona.

Pernyataan Dewan Transisi ini muncul setelah Pemerintah Hadi mengklaim bertanggung jawab atas pencekalan sejumlah pemimpin Dewan Transisi kembali ke Aden. “Larangan itu tidak memiliki tanggung jawab dalam relasinya dengan upaya-upaya mengimplementasikan Perjanjian Riyadh.”

Beberapa mingu terakhir, di sejumlah provinsi di Yaman Selatan sedang berlangsung bentrokan keras antara pasukan Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi dan kelompok Reformasi, juga dengan pasukan Dewan Transisi Selatan yang didukung UEA, khususnya di provinsi Shabwa dan Abyan.

Sekadar informasi, perjanjian Riyadh mengharuskan pembentukan pemerintah yang setara, antara Utara dan Selatan, juga penggabungan pasukan Dewan Transisi Selatan menjadi pasukan keamanan dan militer Pemerintahan Hadi.

Namun, sebagian besar menteri pemerintah Hadi meninggalkan Aden, setelah kegagalan mengimplementasikan Perjanjian Riyadh selama dua bulan terakhir. Sementara kedua belah pihak saling tuduh, bahwa pihak lain menunda dan enggan menerapkan perjanjian tersebut.

Seperti diberitakan oleh Al-Mayadeen, Pasukan Dewan Transisi menutup istana kepresidenan bulan lalu di Ma’ashiq, Aden. Mereka mendirikan pos-pos pemeriksaan di dekat istana timur laut kota.

Sementara itu, Rezim Saudi mengeruhkan suasana dengan mendorong pasukan Yaman yang telah menjalani pelatihan keamanan untuk “melindungi” Bandara Internasional Aden.