Biden Yakinkan Kepala Mossad Israel bahwa AS Tidak Akan Kembali ke JCPOA yang Ditentang Tel Aviv

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, seorang pejabat senior Israel membeberkan fakta bahwa Presiden AS, Joe Biden telah mengatakan kepada Kepala Mossad, Yossi Cohen bahwa AS tidak akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang ditentang keras oleh Tel Aviv.

Situs berita Amerika Axios pada Minggu mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Cohen telah memberi tahu Biden selama pertemuan di Gedung Putih pada Jumat bahwa akan menjadi kesalahan bagi AS untuk bergabung kembali dengan kesepakatan dalam format aslinya.

Menurut laporan itu, Biden meyakinkan Cohen bahwa AS memiliki jalan panjang untuk melakukan pembicaraan dengan Iran sebelum setuju untuk kembali ke kepatuhan penuh pada perjanjian tersebut.

Pernyataan Biden, yang tampaknya bertujuan untuk menenangkan Tel Aviv, muncul setelah pembicaraan Wina antara Iran dan penandatangan tersisa JCPOA yang dimulai bulan lalu.

Seorang Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan bahwa pertemuan di Gedung Putih adalah antara Cohen dengan penasihat Jake Sullivan dan pejabat keamanan nasional lainnya, dan bahwa Biden “mampir untuk menyatakan belasungkawa atas tragedi di Gunung Meron”, mengacu pada penyerbuan di bagian utara wilayah Palestina yang diduduki, yang menyebabkan 45 orang tewas.

Tetapi pejabat Israel membantah pernyataan tersebut, mengatakan bahwa pertemuan Jumat bukanlah “mampir”, dan merupakan pertemuan yang dijadwalkan sebelumnya untuk membahas Iran dan berlangsung selama satu jam.

Selain Biden, ada Sullivan dan Direktur CIA William Burns yang hadir dari pihak AS, kata Axios. Gedung Putih menolak mengomentari laporan tersebut.

Channel 12 Israel mengatakan pada Jumat bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberi pengarahan kepada Cohen sebelumnya tentang masalah utama untuk dibahas dengan Biden.

Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump secara sepihak meninggalkan kesepakatan nuklir pada Mei 2018, dan melepaskan apa yang disebut timnya sebagai “Kampanye Tekanan Maksimum” dengan tujuan yang dinyatakan untuk memaksa Iran merundingkan “kesepakatan yang lebih baik”.

Pengganti Turmp telah mengklaim bahwa pemerintahannya bersedia untuk bergabung kembali dengan JCPOA, dengan syarat Teheran harus melaksanakan kewajibannya yang ditangguhkan sebagai pembalasan atas penarikan sepihak Amerika dari perjanjian tersebut.

Sebaliknya Teheran mengatakan justru Washington, sebagai pihak pertama yang mengingkari komitmennya, yang harus mengambil langkah pertama menuju kebangkitan JCPOA dan tanpa syarat menghapus semua sanksi dengan cara yang dapat diverifikasi.