Bocoran Audio Naftali Bennett: Manifesto Politik untuk Era Pasca-Netanyahu
POROS PERLAWANAN – Pernyataan Naftali Bennett yang bocor ke publik tampaknya bukan semata kritik terhadap pemerintahan Benyamin Netanyahu, melainkan sebuah manifesto politik untuk era pasca-Netanyahu. Dokumen audio itu diyakini sengaja dibocorkan ke media sebagai bagian dari manuver politik menjelang Pemilu Israel berikutnya.
Di tengah eskalasi ketegangan politik di Wilayah Pendudukan, mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett mengumumkan rencana politik dan peta jalannya menuju Pemilu mendatang. Dalam rekaman audio yang dirilis media berbahasa Ibrani dan dilansir oleh Tasnim News pada Jumat 12 September, Bennett melontarkan kritik tajam terhadap Kabinet sayap kanan Netanyahu sambil menguraikan strategi masa depannya.
Rencana yang oleh sebagian analis dijuluki sebagai “Rencana Bennett untuk menggulingkan Netanyahu”, tersebut berdiri di atas empat pilar utama: pembentukan koalisi oposisi besar, reformasi struktural, kebijakan baru terhadap komunitas Haredi, dan pendekatan baru dalam mengelola konflik dengan Palestina.
1. Membentuk “Partai Besar” untuk Kalahkan Netanyahu
Poros utama rencana Bennett adalah membentuk aliansi politik luas yang mencakup tokoh-tokoh moderat dan anti-Netanyahu. Ia menyatakan secara eksplisit keinginannya untuk “menyatukan partai-partai moderat” dan membuka komunikasi dengan tokoh seperti Avigdor Lieberman (Ketua Yisrael Beiteinu) dan Gadi Eisenkot (mantan Kepala Staf IOF).
Tujuan koalisi ini adalah meraih “mayoritas tegas” dalam Knesset guna membentuk pemerintahan tanpa melibatkan Netanyahu dan kelompok sayap kanan. Bennett menyerukan pembentukan “Kabinet Persatuan Zionis” yang dibangun di atas “koalisi pelayanan”—mengacu pada kelompok yang aktif dalam militer dan ekonomi.
Namun, efektivitas strategi ini masih diragukan. Menurut jajak pendapat Walla News, jika ketiga tokoh tersebut maju secara independen, mereka akan memperoleh 42 kursi. Sebaliknya, jika mereka bergabung dalam satu daftar elektoral, jumlah itu justru turun menjadi 37 kursi.
2. Reformasi Struktural: Konstitusi dan Batas Masa Jabatan PM
Bagian paling ambisius dari rencana Bennett adalah mendorong perubahan struktural dalam sistem politik Israel. Mengacu pada upaya pemerintahan Netanyahu yang dinilainya melemahkan sistem peradilan, Bennett menyatakan bahwa dirinya kini mendukung pembuatan konstitusi tertulis bagi Israel.
Ia mengusulkan agar konstitusi tersebut mencakup:
1. Prosedur legislasi: bagaimana undang-undang dibuat dan dicabut
2. Kewenangan lembaga-lembaga negara
3. Proses pengangkatan hakim.
Bennett juga ingin mengesahkan undang-undang yang membatasi masa jabatan perdana menteri maksimal delapan tahun, sebuah langkah yang jelas menyasar Netanyahu, Perdana Menteri terlama dalam sejarah Israel.
3. Wajib Militer bagi Komunitas Haredi
Salah satu poin paling kontroversial adalah rencana perubahan kebijakan terhadap komunitas Haredi. Bennett mengakui bahwa setelah perang di Gaza dan kekurangan pasukan tempur, dinas militer bagi kaum Haredi menjadi prioritas.
“Sebelum perang, militer bukan prioritas saya dibanding pendidikan dan pekerjaan mereka. Tapi kini, kita tak punya pilihan lain,” ujar Bennett.
Ia juga menyatakan bahwa sekolah-sekolah Haredi yang tidak mengajarkan mata pelajaran inti seperti Matematika dan Sains tidak seharusnya menerima dana negara. Sikap ini berpotensi menciptakan konflik besar dengan partai-partai Haredi seperti Shas dan United Torah Judaism, yang selama ini menjadi mitra koalisi kubu kanan.
4. Kebijakan Luar Negeri dan Konflik Palestina
Dalam hal kebijakan luar negeri, Bennett mengambil posisi yang ia sebut sebagai “Hawkish-Liberal”. Ia menolak keras pembentukan negara Palestina dan menegaskan pendekatan “keamanan maksimum, gesekan minimum”.
Inti kebijakan ini mencakup:
1. Penolakan negara Palestina: Tidak akan ada langkah menuju pembentukan negara merdeka Palestina.
2. Otonomi terbatas: Palestina diperbolehkan mengatur urusan internal, namun tanpa kedaulatan atas wilayah atau perbatasan.
3. Dukungan terhadap Otoritas Palestina (PA): Berbeda dengan tokoh kanan lain yang menyerukan pembubarannya, Bennett tetap mendukung eksistensi PA sebagai pengelola administrasi.
Strategi Politik dan Pesaing di Oposisi
Pernyataan Bennett yang bocor jelas dimaksudkan untuk membangun citra sebagai pemimpin rasional dan pragmatis, sebagai tandingan dari apa yang ia sebut sebagai “kebodohan” dan “kejahatan” menteri-menteri garis keras dalam Kabinet saat ini. Langkah-langkah politik yang diajukan memiliki potensi untuk mengguncang stabilitas koalisi dan memicu pergeseran kekuatan di internal oposisi.
Namun, belum jelas apakah tokoh-tokoh oposisi lain bersedia menerima kepemimpinan Bennett dalam format “partai besar”. Sebagai catatan, mantan Kepala Mossad, Yossi Cohen, juga baru-baru ini mengkritik Netanyahu dan bahkan menyerukan agar Netanyahu memimpin oposisi, bukan lagi pemerintahan.
Persaingan memperebutkan kepemimpinan di barisan oposisi kini mulai mengerucut, namun arah akhirnya masih belum pasti.
