Bocoran Risalah Kabinet: Netanyahu Pilih Jadikan Kelaparan Gaza sebagai Senjata Perang
POROS PERLAWANAN – Sebuah dokumen rahasia rapat Kabinet Israel yang bocor mengungkapkan keputusan kontroversial Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk menghentikan gencatan senjata dan memblokade total bantuan ke Jalur Gaza, dengan tujuan memaksa Hamas menyerah melalui kelaparan massal.
Bocoran risalah rapat tanggal 1 Maret 2025 itu diungkap oleh Channel 13 Israel pada Rabu lalu. Dalam dokumen tersebut, Netanyahu tampak menolak sejumlah proposal yang dapat menjamin pembebasan tawanan Israel yang tersisa melalui perpanjangan gencatan senjata, meskipun para pejabat militer dan intelijen mendukung langkah tersebut.
Perbedaan Tajam di Tubuh Pemerintahan
Pejabat militer yang menangani urusan tawanan, Mayor Jenderal Nitzan Alon menegaskan bahwa satu-satunya peluang untuk membebaskan para sandera adalah melalui negosiasi fase kedua gencatan senjata yang mengarah pada akhir perang. Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri (Shabak), Ronen Bar, juga mendukung opsi tersebut, menyatakan Israel dapat dengan mudah kembali berperang setelah sandera dibebaskan.
Namun, usulan ini ditolak oleh Netanyahu, didukung oleh Menteri Urusan Strategis, Ron Dermer yang bersikeras Israel tidak boleh mengakhiri perang selama Hamas tetap berkuasa. Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich bahkan mengecam pandangan militer, menyebutnya “menyesatkan publik” dan “tidak realistis”.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengambil posisi tengah dengan mendukung kesepakatan parsial, bahkan jika hanya sebagian sandera yang dibebaskan.
Gencatan Senjata Dilanggar, Blokade Diperketat
Keputusan tersebut memuncak pada 18 Maret 2025 ketika Israel melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan gelombang pengeboman besar-besaran di Gaza, menewaskan sekitar 400 warga Palestina — mayoritas sipil — dalam hitungan menit. Penutupan total semua titik penyeberangan segera diberlakukan, menghentikan arus bantuan kemanusiaan dan memicu lonjakan harga pangan hingga memutus akses pasokan vital.
Badan-badan PBB memperingatkan terjadinya bencana kelaparan, sementara UNICEF menyebut kematian anak-anak akibat kelaparan di Gaza sebagai “tidak dapat diterima”.
“Jebakan Bantuan” dan Pembantaian Pencari Makanan
Sejak April, Israel membatasi distribusi bantuan hanya melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), sebuah lembaga yang didukung Israel dan dijalankan AS untuk menggantikan peran PBB. Warga dipaksa mengambil bantuan di empat pusat distribusi di Gaza selatan yang digambarkan sebagai “jebakan maut”. Laporan lapangan menyebut tentara Israel menembaki para pencari bantuan di lokasi tersebut, mengakibatkan serangkaian insiden yang dijuluki “pembantaian bantuan”.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 1.561 orang tewas di lokasi GHF atau saat menunggu truk bantuan di utara. Hingga kini, sekitar 160 warga Palestina — termasuk 90 anak-anak — meninggal dunia akibat malnutrisi terkait kelaparan.
Bocoran risalah Kabinet ini semakin memperkuat tuduhan bahwa kelaparan di Gaza bukanlah akibat sampingan perang, melainkan strategi yang direncanakan di tingkat tertinggi rezim Zionis Israel.
