Buka Kantor Diplomatik untuk Israel di Yerusalem, Republik Ceko Dikecam Otoritas Palestina dan Liga Arab

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Otoritas Palestina dan Liga Arab mengutuk keras Republik Ceko karena membuka kantor diplomatik di Yerusalem (al-Quds), menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang jelas.

Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina dalam sebuah pernyataan pada Sabtu mengatakan bahwa langkah Praha adalah “serangan terang-terangan terhadap rakyat Palestina, hak-hak mereka, dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional”.

Keputusan tersebut merupakan bentuk pemberontakan terhadap sikap Eropa atas status hukum dan politik Yerusalem (al-Quds), yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967, katanya.

Langkah tersebut, katanya, akan memiliki konsekuensi dramatis, dan merusak prospek penyelesaian konflik Timur Tengah.

Kementerian juga menganggap Pemerintah Ceko bertanggung jawab penuh dan langsung atas konsekuensi keputusan dalam hubungannya dengan Palestina, Arab, dan negara-negara Muslim.

Selain itu, Otoritas Palestina juga mendesak negara-negara Uni Eropa dan Menlu mereka, serta Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, untuk campur tangan dan membuat Praha membatalkan keputusan tersebut.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit menegaskan bahwa status hukum Yerusalem (al-Quds) tidak akan terpengaruh oleh keputusan satu negara atau lainnya untuk membuka kantor perwakilan.

Dia mengatakan bahwa Yerusalem Timur (al-Quds) adalah tanah yang diduduki di bawah hukum internasional.

Pada 11 Maret lalu, Praha membuka kantor diplomatik di Yerusalem (al-Quds).

Kementerian Luar Negeri Ceko mengatakan bahwa kantor tersebut bukan kedutaan, dan dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan strategis Praha dengan Rezim Tel Aviv dan meningkatkan layanan bagi warga Ceko di sana.

Berbicara di samping Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mitranya dari Ceko Andrej Babis mengatakan bahwa Praha adalah “mitra strategis” Israel.

Pada 14 Mei 2018, mantan Presiden AS, Donald Trump secara resmi mengumumkan pembukaan Kedutaan baru AS di Yerusalem (al-Quds).

Dia telah mengakui Yerusalem (al-Quds) sebagai “Ibu Kota” Israel pada Desember 2017, berjanji untuk merelokasi misi diplomatik AS dari Tel Aviv ke kota suci tersebut.

Keputusan tersebut memicu kemarahan di antara warga Palestina, yang menganggap Yerusalem (al-Quds) sebagai Ibu Kota masa depan negara Palestina.

Guatemala kemudian membuka Kedubes di Yerusalem (al-Quds) dua hari setelah Amerika Serikat meresmikan kantor barunya di kota yang diduduki tersebut.