China Kutuk Keras Pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran oleh AS–Israel
POROS PERLAWANAN – Pemerintah China mengutuk keras pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel. Beijing menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran dan prinsip dasar hukum internasional.
Mengutip laporan Press TV pada Senin 2 Maret, Kementerian Luar Negeri China menyampaikan kecaman resmi atas serangan tersebut.
“Pembunuhan itu menginjak-injak tujuan dan prinsip Piagam PBB serta norma-norma dasar dalam hubungan internasional. China dengan tegas menentang dan mengutuk keras tindakan tersebut,” demikian pernyataan resmi Kementerian pada Minggu.
Beijing juga mendesak penghentian segera agresi militer terhadap Iran. Pemerintah China menyerukan agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut dan meminta semua pihak menahan diri demi menjaga stabilitas Kawasan.
Serangan yang dikonfirmasi Teheran terjadi pada Sabtu dini hari, menargetkan kediaman Ayatullah Khamenei. Pemerintah Iran menyatakan serangan dilakukan dalam operasi militer gabungan AS–Israel.
Kecaman internasional pun bermunculan. Sejumlah pemerintah dan tokoh politik di berbagai negara menilai serangan tersebut melanggar norma dan standar internasional yang berlaku.
Hubungan strategis Iran–China menjadi sorotan dalam konteks ini. Sejak sanksi ketat AS terhadap Iran pada 2018, Beijing memperkuat kerja sama ekonomi dan energi dengan Teheran. China tercatat sebagai salah satu pembeli utama minyak Iran serta terlibat dalam sejumlah proyek infrastruktur dan investasi.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Ayatullah Khamenei mendorong perluasan kemitraan dengan negara-negara Asia, termasuk China, sebagai bagian dari strategi diversifikasi kebijakan luar negeri Iran.
Sementara itu, situasi keamanan di Kawasan terus memanas. Serangan udara dilaporkan berlangsung di sejumlah wilayah Iran sejak Sabtu pagi. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan ke wilayah yang dikuasai Israel serta ke beberapa pangkalan militer AS di kawasan regional.
Perkembangan terbaru masih berlangsung dan memicu kekhawatiran atas potensi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.
